SOLUSIMEDIA.ID,MAKASSAR Makassar- Pemerintah Kota Makassar bersiap melakukan transformasi besar dalam penyediaan kendaraan dinas (randis) bagi pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mulai tahun 2026, seluruh randis pejabat OPD akan menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menjelaskan bahwa pengadaan randis tidak lagi dilakukan dengan sistem pembelian, melainkan melalui skema sewa selama empat tahun. Dengan demikian, biaya pemeliharaan kendaraan akan ditanggung sepenuhnya oleh penyedia.
“Mulai 2026, Pemkot tidak lagi membeli mobil dinas. Kita pakai skema sewa selama empat tahun sehingga lebih efisien dan tidak ada lagi masalah kendaraan dibawa pindah saat pejabat berganti,” ujar Munafri di Balai Kota, Selasa (26/8).
Pada tahap awal, Pemkot merencanakan sekitar 50 unit kendaraan listrik untuk Kepala Dinas, Camat, dan Kepala Bagian. Anggaran disiapkan melalui APBD Perubahan 2025 dan APBD Pokok 2026.
Selain kendaraan dinas, Pemkot juga menyiapkan puluhan bus listrik sebagai armada transportasi publik perkotaan. Kebijakan ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah.
Munafri menegaskan, langkah ini bukan hanya soal efisiensi anggaran, tetapi juga bagian dari komitmen Pemkot Makassar menghadirkan udara bersih dengan mengurangi emisi kendaraan berbahan bakar fosil.
“Khusus kendaraan dinas, kita moratorium BBM di Pemkot Makassar. Semua operasional, baik mobil maupun bus, akan beralih ke listrik,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Pemkot Makassar juga menerima audiensi perusahaan transportasi yang menawarkan solusi mobilitas efisien berbasis skema sewa armada. Mereka menilai, tantangan saat ini meliputi biaya pemeliharaan tinggi, keterbatasan efisiensi, dan kurangnya fleksibilitas dalam pengelolaan kendaraan dinas.
Dalam kesempatan yang sama, Pemkot Makassar juga menerima audiensi perusahaan transportasi yang menawarkan solusi mobilitas efisien berbasis skema sewa armada. Mereka menilai, tantangan saat ini meliputi biaya pemeliharaan tinggi, keterbatasan efisiensi, dan kurangnya fleksibilitas dalam pengelolaan kendaraan dinas.
Transformasi menuju kendaraan listrik ini diharapkan mempercepat integrasi transportasi publik yang modern, efisien, dan ramah lingkungan, sekaligus memperkuat budaya hemat energi di Kota Makassar.
