SOLUSIMEDIA.ID, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah di Indonesia agar terbiasa menghadapi situasi pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan fiskal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan kebutuhan efisiensi anggaran negara.
Dalam arahannya pada Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025, Tito menegaskan bahwa kebijakan pemangkasan TKD bukanlah sesuatu yang baru.
Pemerintah daerah, katanya, sudah pernah mengalami hal serupa pada masa pandemi COVID-19, ketika sebagian besar alokasi dana dari pusat harus disesuaikan untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi.
“Pemda tidak boleh kaget atau panik. Kita sudah pernah mengalami situasi yang lebih berat saat pandemi, tapi pemerintahan tetap berjalan. Artinya, hal seperti ini bukan sesuatu yang luar biasa,”kata Tito, Kamis (9/10).
Ia menambahkan, kebijakan pemotongan dana transfer harus disikapi dengan langkah yang rasional dan produktif. Pemerintah daerah diharapkan mampu menyesuaikan perencanaan dan belanja daerah secara lebih efisien tanpa mengorbankan pelayanan publik.
