Dalam kegiatannya, FKKS turut memonitoring berbagi kegiatan yang berkaitan dengan indikator Kota Sehat. Salah satunya adalah Lopis atau lorong pengendali stunting.
“Itu semua kami masukkan dlm dokumen kota sehat,” jelas Farida.
Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar juga menambahkan urgensi dari Satgas Drainase yang direkrut langsung melalui Badan Kepegawaian Daerah. Mereka berfokus pada penataan drainase di Kota Makassar untuk memaksimalkan strategi dalam meraih penghargaan Kota Sehat.
Sementara itu, perwakilan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar juga memaparkan terkait pengentasan wilayah kumuh.
Berdasarkan data yang dihimpun, kawasan kumuh di Kota Makassar yang tadinya berjumlah 18, kini menyusut hingga tersisa 9 kawasan.
Hal ini tidak terlepas dari peran media yang membantu dalam menciptakan pemetaan lokasi kumuh yang berpotensi untuk dilakukan pembenahan.
Menanggapi pemaparan dari Pemkot Makassar, Asisten Administrasi Umum Kota Salatiga Sidqon Effendi mengungkapkan bahwa Kota Makassar memiliki pengalaman yang bisa menjadi inspirasi bagi Pemkot Salatiga.
Melalui kunjungan ini, mereka ingin menemukan langkah-langkah konkret yang bisa diterapkan di daerahnya.
