Dia menekankan bahwa setiap program harus berbasis data agar efektivitasnya dapat diukur secara jelas. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah dan PKK untuk memahami kondisi riil di lapangan, termasuk jumlah kasus stunting di suatu daerah serta langkah-langkah yang harus diambil untuk menanggulanginya.
“Misal, di daerah A, berapa banyak stuntingnya? Mana orangnya? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus diberikan? Bagaimana cara penanggulannya? harus sesuai,” lanjutnya.
Munafri juga menegaskan bahwa tanpa dukungan data yang akurat, efektivitas kerja sama antara pemerintah dan PKK dapat dipertanyakan.
Jika program telah dijalankan namun tidak menunjukkan hasil yang signifikan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap mekanisme kerja sama dan pemberian kewenangan kepada PKK.
“Kalau kita lakukan itu baru (stunting) tidak turun, berarti ada yang salah dengan kerja sama ini. Ada yang salah dengan proses pemberian kewenangan atau proses kolaborasi dengan PKK,” jelasnya.
Lebih lanjut, dia memastikan bahwa Pemerintah Kota Makassar akan terus memberikan dukungan penuh kepada PKK, termasuk dalam hal pendanaan.
