Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah 2 BPKP Sulsel, Muh. As’af, menyatakan bahwa pengawalan terhadap manajemen risiko harus menjadi bagian dari perencanaan yang matang.
“Kami akan mengawal Pak Wali ke depan menerapkan manajemen risiko dan pengendalian korupsi. Kalau bisa itu melekat di RPJMD, jadi pengawalan itu sudah terangkum dalam dokumen perencanaan. Karena sukses besar berawal dari perencanaan. Itu menjadi komitmen kita bersama,” kata As’af.
Melalui kunjungan ini, Pemkot Makassar menegaskan bahwa penguatan sistem pengawasan ini bukan hanya sebatas prosedur administratif, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun pemerintahan yang lebih akuntabel.
Dengan adanya dukungan dari BPKP, Munafri Arifuddin optimistis bahwa berbagai program daerah dapat berjalan dengan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
(*)
