Selain itu, bahan baku makanan yang digunakan dalam produksi MBG dianjurkan untuk bersumber dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.
“Satu dapur SPPG bisa layani 3.000-3.500 penerima manfaat. Dari situ, 10 persennya harus masuk ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta,” jelasnya.
“Untuk produksinya, bahan baku makanan kami dianjurkan mengambil dari UMKM lokal. Tujuannya bukan cuma stunting tapi juga menimbulkan perputaran ekonomi,” tambahnya.
Menanggapi hal ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa program MBG merupakan inisiatif yang didukung penuh oleh Presiden RI.
Dia menyebut bahwa Pemkot Makassar sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat siap untuk berkontribusi dalam pelaksanaannya.
“Ini menjadi program yang sangat disupport oleh Presiden karena beliau yang ciptakan program ini. Di retret pun kemarin, Kepala BGN datang ke kami sampaikan ini,” kata Munafri Arifuddin.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemkot Makassar akan menugaskan satu orang perwakilan di setiap kecamatan untuk mengoordinasikan pelaksanaan MBG.
Koordinasi ini rencananya akan dilakukan oleh sekretaris camat, yang sekaligus akan dijadikan sebagai Satuan Tugas (Satgas) MBG.
