Ia mencontohkan, dengan QRIS, masyarakat tidak perlu lagi membawa uang tunai atau repot menerima kembalian berupa permen. Harga transaksi juga menjadi tepat tanpa pembulatan.
Bagi pelaku usaha dan UMKM, QRIS menawarkan pencatatan otomatis sehingga laporan keuangan lebih rapi dan bisa dipertanggungjawabkan.
“Digitalisasi akan menghilangkan celah permainan angka. Semua transaksi tercatat, bisa ditelusuri, dan diawasi oleh regulator,” tegas Appu.
Selain memudahkan transaksi, Pemkot Makassar memanfaatkan QRIS untuk memperkuat sistem pengawasan pendapatan daerah.
Munafri mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan pembayaran retribusi kendaraan saat ini masih sekitar 40%, sehingga digitalisasi menjadi instrumen penting untuk menekan kebocoran PAD (Pendapatan Asli Daerah).
“Kalau masih pakai uang cash, terlalu banyak potensi kebocoran. Ada selisih, ada minus, ada laporan yang tidak sesuai. Dengan sistem digital, semua jejak pembayaran terekam dan tidak bisa dimanipulasi,” ujarnya.
Untuk memperluas adopsi QRIS, Pemkot akan melakukan kampanye masif dan memberikan reward bagi pasar atau terminal yang mencatat tingkat penggunaan QRIS tertinggi.
