“Kami mengutarakan harapan agar bisa dibuat MoU antara Kejari dan Kepolisian karena DJP tidak dapat bekerja sendiri. Risiko bersinggungan dengan masyarakat sangat tinggi, dan dalam hal keamanan maupun penegakan hukum, itu bukan kewenangan kami,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Wajo, Andi Usama Harun, menyatakan kesiapan pihaknya untuk memberikan dukungan.
“Kami dengan senang hati siap membantu apabila diperlukan dan berharap juga bisa dibantu. Sekiranya ada hal yang kurang, bisa kita komunikasikan bersama,” ungkapnya.
Kepala Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, Sumin, mengapresiasi langkah koordinasi ini.
“Sinergi antara DJP dan Kejaksaan merupakan salah satu kunci dalam menjaga kepastian hukum perpajakan. Dengan komunikasi yang baik, kita dapat mengoptimalkan penegakan hukum sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak di daerah,” tutur Sumin.
Kerja sama lintas instansi ini diharapkan menjadi langkah awal yang konkret dalam memperkuat penegakan hukum dan menciptakan iklim perpajakan yang tertib di Kabupaten Wajo dan sekitarnya.
