“Kemarin dalam perjalanan kita memberikan santunan, respons masyarakat sangat luar biasa. Karena bersama turun langsung Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota, masyarakat merasa lebih tenang,” jelasnya.
Ia menegaskan, komitmen Pemerintah Kota yang mengalokasikan anggaran melalui APBD, menjadi kunci berjalannya program perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat.
“Kami berterima kasih, Kota Makassar menjadi sangat peduli untuk masyarakatnya,” tuturnya.
“Regulasi tersedia, tapi kalau Kepala Daerah tidak punya perhatian dan fokus ke sana, maka ini tidak akan jalan,” tambah Mintje.
Mintje menjelaskan, atas insiden yang terjadi di Kantor DPRD Makassar pada Jumat, 29 Agustus 2025 kemarin, hingga saat ini BPJS Wilayah Sulawesi dan Maluku, bersama Pemerintah Kota telah menanggung biaya perawatan korban insiden di Makassar sebesar Rp108 juta.
“Sementara total santunan yang telah dibayarkan kepada masyarakat di Kota Makassar tahun 2025, mencapai Rp1,8 miliar,” helasnya.
Tak hanya itu, melalui APBD Pemkot Makassar telah melindungi sekitar 30 ribu pekerja rentan. Bahkan, pada APBD Perubahan 2025 ini, pemerintah kota kembali menambah anggaran untuk melindungi 45 ribu pekerja rentan miskin.
