“Pelaksanaannya kami tunggu dari pihak CSR. Kalau memungkinkan, bulan ini atau bulan depan sudah bisa dimulai, jadi sesegera mungkin dapat terlaksana,” ujarnya.
Indikator rumah yang dipilih, kata Mahyuddin, adalah rumah milik masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan kondisi tidak layak huni.
“Rata-rata yang kami kunjungi tadi adalah rumah keluarga MBR yang memang sudah tidak layak lagi ditinggali,” jelasnya.
Sementara itu Menteri Tito Karnavian menyampaikan bahwa dirinya bersama Menteri PKP, Ara, ingin memanfaatkan momentum berkunjung ke Kota Makassar sekaligus untuk melihat langsung kondisi pemukiman masyarakat setempat.
“Tujuan utama kami kesini untuk menyerahkan rumah, sekaligus memanfaatkan moment ini dengan mendatangi rumah-rumah yang tidak layak. Kegiatan disini spesifik untuk membantu seluruh rumah tersebut untuk dilakukan renovasi,” jelasnya.
Menteri PKP menyampaikan bahwa Pemerintah tengah menyiapkan akad untuk 25.000 unit rumah subsidi yang akan diserahkan akhir September, dengan bunga 5% dan DP hanya 1%. Kebijakan ini menjadi bagian dari program nasional 3 juta rumah yang telah menjadi prioritas bagi Presiden dan pemerintah pusat. Pelaksanaan bebas biaya PPATB sebelumnya telah mulai diimplementasikan di beberapa wilayah Makassar dan Sulawesi sebagai intervensi langsung pemerintah agar masyarakat tidak terbebani biaya administrasi atau legalitas.
