SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar bersama organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Cipayung Plus menegaskan komitmennya dalam merawat semangat demokrasi di tengah masyarakat.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui forum dialog terbuka bertajuk “Kota dan Kemanusiaan: Mewujudkan Demokrasi berbasis HAM” yang digelar di Tribun Karebosi, Rabu malam (1/10/2025).
Dalam forum itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin hadir secara langsung mendengarkan aspirasi, saran, serta gagasan yang disampaikan oleh para organisasi kepemudaan (OKP) dan mahasiswa dari berbagai elemen.
“Bagi kami, forum dialog ini menjadi ruang sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan pemuda untuk menjaga stabilitas, memperkuat kolaborasi, serta menjaga Kota, mendorong arah pembangunan yang berkeadilan,” ujar Munafri.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, serta Dandim 1408/Makassar, Franki Susanto.
Adapun peserta forum berasal dari sejumlah organisasi besar yang tergabung dalam Cipayung Plus, seperti HMI MPO, PMKRI, PMII, IMM, GMNI, KAMMI, HIKMAHBUDHI, hingga LMND.
Kegiatan ini bukan hanya sebatas ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi wujud nyata kepedulian terhadap kondisi demokrasi dan sistem hukum perpolitikan Indonesia.
Peserta saling bertukar pandangan, menyampaikan saran, hingga menawarkan solusi konstruktif bagi arah pembangunan bangsa, khususnya di Kota Makassar.
Munafri menekankan, kolaborasi antara pemerintah, aparat, mahasiswa, hingga seluruh elemen masyarakat sangat penting dalam menghadapi tantangan pembangunan dan dinamika demokrasi.
Ia menjelaskan bahwa Makassar sebagai kota metropolitan di Kawasan Timur Indonesia memiliki posisi strategis dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa.
“Makassar ini adalah pintu gerbang Timur Indonesia. Arus urbanisasi begitu deras, arus informasi dan kegiatan sangat padat,” jelasnya.
“Ini semua menjadi tantangan bagi pemerintah kota untuk mengatur sistem pemerintahan yang harus berjalan dengan baik,” tambahnya.
Pria yang akrab disapa Appi itu juga menekankan pentingnya sinergi. Menurutnya, pemerintah tidak mungkin mampu menyelesaikan seluruh problematika tanpa dukungan penuh dari berbagai pihak.
“Pemerintah butuh Polri, butuh TNI, butuh pedagang, butuh mahasiswa, butuh semuanya. Semua harus saling menopang, karena hanya dengan kekuatan bersama, pembangunan bisa berjalan efektif,” tegasnya.
Appi juga menyinggung bahwa persoalan sering muncul ketika fungsi dan peran setiap elemen tidak dijalankan dengan baik.
Karena itu, ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga stabilitas sosial dan politik di Makassar.
“Mari bersama pemerintah menyumbangkan pikiran-pikiran kritis, narasi-narasi konstruktif, agar Makassar tetap menjadi kota dambaan semua masyarakat,” harapnya.
Munafri menegaskan, Makassar harus tumbuh sebagai kota modern yang inklusif, menghadirkan kenyamanan, pendidikan, kehidupan yang layak, serta ruang aman tanpa diskriminasi.
“Salah satu ciri kota modern adalah tumbuh inklusif, tanpa membeda-bedakan siapa dia, dari mana asalnya, agamanya, atau warna kulitnya,” ucapnya.
“Demokrasi itu sejatinya adalah penghormatan terhadap hak-hak dasar warga kota,” tambahnya.
Sementara itu, Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang mampu menjaga kondusivitas saat menyampaikan aspirasi.
“Saya ingin sampaikan, bahwa menyampaikan aspirasi di muka umum itu hak asasi manusia. Tapi jangan lupa, ada hak asasi manusia lain yang juga harus dijaga,” ungkap Arya.
Ia menjelaskan, undang-undang telah mengatur tata cara pelaksanaan unjuk rasa, termasuk larangan aksi di rumah sakit, bandara, terminal, pelabuhan, serta pembatasan waktu hingga pukul 18.00.
Aturan tersebut, katanya, dibuat agar aspirasi tetap tersampaikan tanpa mengganggu hak masyarakat lainnya.
Dalam paparannya, Arya menyinggung dinamika aksi unjuk rasa di sejumlah kota besar. Ia mengapresiasi Makassar yang relatif kondusif pada aksi 25–28 Agustus 2025, meski kemudian terjadi kericuhan pada 29 Agustus setelah pukul 18.00.
“Muncul orang-orang berpakaian hitam, tidak jelas dari mana asalnya. Mereka tidak lagi menyuarakan aspirasi rakyat, tapi melakukan pengrusakan, penjarahan, bahkan pembakaran. Itu bukan lagi mahasiswa, melainkan pelaku kriminal,” bebernya.
Menurutnya, kejadian tersebut menjadi pelajaran penting bahwa demokrasi harus dijaga agar tidak ditunggangi pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
“Saya yakin tidak ada satupun dari kita yang ingin Makassar menjadi rusuh, terbakar, atau tidak aman. Semua kita ingin kota ini tetap damai, sehingga adik-adik bisa kuliah dengan nyaman, masyarakat bisa beraktivitas dengan tenang,” tandasnya.
Pada kesempatan sama, Dandim 1408/Makassar, Franki Susanto, menekankan pentingnya pemuda menjaga idealisme, nasionalisme, serta semangat bela negara di tengah tantangan global.
Ia menyebut saat ini dunia memasuki era hybrid war atau perang hibrida, di mana ancaman tidak lagi berbentuk konvensional.
“Kalau di istilah militer, perang hibrida ini tidak ada bentuknya. Semua masuk, mau dari handphone, media sosial, agama, suku, ras, ekonomi, sampai sejarah,” jelasnya.
Franki mengingatkan, Indonesia adalah bangsa yang meraih kemerdekaan melalui perjuangan rakyat, bukan pemberian. Karena itu, nasionalisme harus terus dipupuk.
“Berbeda dengan beberapa negara lain. Rakyat kita berjuang dengan darah dan pengorbanan. Itu harus kita jaga. NKRI adalah harga mati,” tegasnya.
Ia menambahkan, TNI berpegang pada konsep perang semesta, di mana rakyat menjadi kekuatan utama menjaga kedaulatan.
“Kalau merujuk sumpah prajurit, kami ini lahir dari rakyat, untuk rakyat, dan akan selalu menjaga rakyat,” ujarnya.
Karena itu, ia berpesan agar generasi muda terus berkarya, membangun, dan tidak mudah terprovokasi oleh hoaks.
“Mari kita jaga Makassar dengan baik, kita bangun bersama, kita hormati perbedaan, kita jaga Indonesia ini dengan rasa bela negara dan nasionalisme yang tinggi,” pungkasnya.
(*)
