Ini adalah bagian dari upaya kita menghadirkan pemerintahan yang berintegritas dan dipercaya masyarakat,” ujar Munafri.
Munafri menilai pencegahan korupsi bukan hanya tugas aparat pengawas, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh elemen pemerintahan.
Dengan kolaborasi bersama BPKP dan pemerintah daerah, Ia optimistis bisa meningkatkan tata kelola sekaligus membangun budaya kerja yang bersih dan profesional.
Sementara itu, Kepala BPKP Perwakilan Sulsel, Rasono, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa penguatan IEPK menjadi salah satu instrumen penilaian maturitas tata kelola daerah.
“Siinergi antara BPKP dan pemerintah daerah penting untuk memastikan pengendalian korupsi berjalan efektif dan berkesinambungan,” ujarnya.
Melalui penandatanganan komitmen tersebut, Ia berharap Pemkot Makassar bersama pemerintah daerah lainnya di Sulsel dapat menjaga konsistensi dalam membangun sistem pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
(*)
