SOLUSIMEDIA.ID, MANADO – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Makassar, Mahyuddin, didampingi Kepala Bidang Perumahan, Noorhaq Alamsyah, menghadiri Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penghunian Perumahan Perkotaan di Wilayah Pulau Sulawesi yang diselenggarakan oleh Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perkotaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Kegiatan yang berlangsung di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sulawesi Utara, Jl. Raya Manado–Tomohon, Pineleng, Kabupaten Minahasa, pada 8–9 Oktober 2025 ini menjadi wadah strategis bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dan penyelarasan kebijakan pembangunan perumahan di wilayah perkotaan.
Dalam forum tersebut, Mahyuddin memaparkan berbagai isu dan tantangan pembangunan perumahan di Kota Makassar, sekaligus menyoroti arah kebijakan daerah dalam mendukung program nasional 3 Juta Rumah.
Ia menguraikan bahwa potensi pengembangan perumahan di Makassar meliputi kawasan baru yang terus tumbuh, dukungan kebijakan pembiayaan seperti FLPP dan KPDBU, serta peningkatan kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta.
Saat ini, tercatat 1.959 unit rumah subsidi telah terbangun dan tersebar di berbagai lokasi di Kota Makassar.
Pemerintah kota juga terus mendorong inovasi hunian layak huni dan terjangkau melalui penguatan data backlog perumahan, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) bagi pengembang, serta penghapusan biaya BPHTB dan PBG bagi proyek kerja sama dengan pemerintah.
Meski menghadapi tantangan keterbatasan lahan dan backlog perumahan yang masih tinggi, Pemerintah Kota Makassar berhasil mencatat kemajuan signifikan dengan menurunkan luas kawasan kumuh dari 650,74 hektar pada 2015 menjadi 299,36 hektar pada 2023. Upaya ini difokuskan pada kawasan prioritas seperti Pampang, Tallo, Panakkukang, dan Tamalate.
Mahyuddin menegaskan, keberhasilan pembangunan perumahan perkotaan hanya dapat tercapai melalui kolaborasi erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.
Sinergi tersebut menjadi fondasi utama dalam mewujudkan kawasan perkotaan yang layak huni, inklusif, dan berkelanjutan di Kota Makassar.
(*)
