SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar dan DPRD Kota Makassar menyelesaikan lebih cepat proses finalisasi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2026.
Finalisasi ini rampung sebelum target Desember 2025, dengan proyeksi APBD Pokok 2026 mencapai sekitar Rp5,1 triliun. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Rapat Paripurna Penandatanganan Nota KUA-PPAS di Balai Kota Makassar, Senin (17/11/2025).
Rapat dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Ketua DPRD Makassar Supratman, serta jajaran pimpinan dewan dan SKPD. Dalam kesempatan itu, Munafri memastikan seluruh program unggulan tetap masuk dalam APBD 2026, meski terdapat penyesuaian anggaran.
“Ya, tentu ada. Semua program prioritas kita harus jalankan dan itu sudah disampaikan teman-teman dinas terkait kepada teman-teman di DPRD,” ujarnya.
“Kita harus menyesuaikan dengan pemotongan anggaran yang ada, sehingga ada beberapa yang dirasionalisasi,” lanjutnya.
Munafri menegaskan bahwa penyesuaian anggaran tidak boleh menghambat program pelayanan publik. Ia mendorong seluruh perangkat daerah agar lebih kreatif meningkatkan pendapatan daerah.
“Serta memaksimalkan program-program kerja yang harus kita jalankan, yang benar-benar turun sampai ke tengah-tengah masyarakat,” jelasnya.
Ia juga meminta pengurangan kegiatan seremonial. “Mengurangi seremonial-seremonial untuk bisa memastikan bahwa tahun 2026 program-program itu langsung ke masyarakat,” tegasnya.
Terkait isu kemungkinan penurunan nilai APBD, Munafri memastikan tidak ada pengurangan signifikan.
“Kita pastikan dia tidak berkurang secara signifikan, tapi dipastikan untuk pendapatan PAD yang digenjot dan mendapatkan substitusi dari beberapa sumber lain seperti opsen dan sebagainya. Nah, ini kita akan maksimalkan,” tuturnya.
Ia juga memastikan pembangunan stadion tetap menjadi prioritas. “Program stadion masuk. Itu menjadi program prioritas yang harus muncul,” ujarnya.
Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyampaikan apresiasi atas sinergi erat antara pemerintah dan DPRD.
“Dokumen KUA-PPAS merupakan arah kebijakan yang menentukan kualitas pembangunan kota. Karena itu, harmonisasi antara legislatif dan eksekutif sangat penting agar APBD 2026 benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai Tahun Anggaran 2026 menjadi momentum memperkuat program strategis yang menyentuh pelayanan dasar dan isu prioritas kota.
Ketua Pansus Banggar KUA-PPAS 2026 DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad, melaporkan bahwa proyeksi pendapatan daerah 2026 menurun 8,96 persen atau sekitar Rp482 miliar. Karena itu, strategi pendapatan harus lebih agresif.
“Badan Anggaran menekankan perlunya strategi pendapatan yang agresif dan adaptif mengingat proyeksi total pendapatan daerah tahun 2026 mengalami penurunan sebesar 8,96 persen atau senilai Rp482 miliar dibandingkan tahun 2025,” ujar Ray.
Rekomendasi pansus mencakup: optimalisasi penerimaan, digitalisasi pajak dan retribusi, peningkatan kinerja BUMD, serta pengembangan sumber pendapatan baru seperti ekonomi digital dan Makassar Creative Hub.
Pada aspek belanja, Banggar menekankan spending better untuk mendukung pelayanan dasar, pengentasan kemiskinan, UMKM, bakat kreatif, serta program jaminan sosial terpadu.
Ray juga menekankan pentingnya menjaga belanja modal. “Belanja modal harus diprioritaskan untuk memastikan keberlanjutan proyek strategis dan layanan dasar, termasuk pembangunan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan stabilitas masyarakat,” tutupnya.
(*)
