SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, dr. Udin Saputra Malik, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memastikan pembangunan Makassar Super Apps atau Lontara Plus berjalan dalam kerangka yang terarah, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam diskusi “Parlemen Update” yang ditayangkan melalui kanal YouTube solusimedia.id pada, Senin (17/11/2025).
Dalam pemaparannya, dr. Udin menilai Makassar telah memiliki fondasi kuat menuju kota cerdas, seperti pemasangan CCTV hingga lorong-lorong dan keberadaan War Room sebagai pusat kendali data dan pemantauan layanan.
Menurutnya, capaian ini harus diperkuat dengan sistem digital terpadu yang benar-benar menjawab kebutuhan publik.
Dorongan Penyusunan Blueprint dan Integrasi Lintas OPD
Menyoroti rencana peluncuran Lontara Plus—platform yang akan menghimpun lebih dari 358 layanan publik—dr. Udin mengingatkan pentingnya perencanaan yang matang.
Ia menyebut setidaknya tiga aspek fundamental yang harus diperhatikan Pemkot.
Pertama, ia menegaskan perlunya blueprint komprehensif agar aplikasi tidak hanya dibuat, tetapi juga terinternalisasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tanpa integrasi yang solid, aplikasi berisiko tidak termanfaatkan optimal.
Kedua, ia menekankan pentingnya penganggaran yang terukur. Pembangunan sistem digital harus mengikuti prinsip Value for Money agar setiap alokasi dana memberikan manfaat nyata bagi warga.
Ketiga, ia menggarisbawahi kualitas aplikasi sebagai faktor penentu keberhasilan. Layanan digital harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung serta mudah digunakan.
Ia menyebut aspek relatable dan reliable sebagai elemen kunci dalam pengembangan layanan digital publik.
Tantangan Literasi Digital dan Akses Masyarakat
Menurut dr. Udin, salah satu tantangan terbesar adalah memastikan aplikasi dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga berpendapatan menengah ke bawah dengan tingkat literasi digital yang bervariasi.
Ia mengingatkan bahwa kemudahan penggunaan harus menjadi prioritas.
“Aplikasi harus diciptakan yang ramah buat masyarakat. Otentifikasi, notifikasi, dan verifikasi harus mudah, karena sebagian besar pengguna layanan publik adalah masyarakat yang mungkin tidak awam dengan sistem digital yang kompleks,” ujarnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, DPRD mendorong strategi literasi digital yang melibatkan generasi muda, mulai dari pelajar SMA hingga mahasiswa, sebagai motor edukasi teknologi di lingkungan keluarga.
Ia juga menyarankan Pemkot mempertimbangkan pendekatan “Buy Not Build” untuk mempercepat implementasi, belajar dari praktik kota-kota lain yang sudah lebih maju.
Penguatan Regulasi dan Komitmen Kepemimpinan
Selain masuk pada aspek teknis, dr. Udin menegaskan pentingnya dukungan regulasi. Ia menyebut DPRD tengah mendorong hadirnya Peraturan Daerah (Perda) terkait Smart City agar transformasi digital memiliki landasan hukum yang kuat dan berkelanjutan.
Ia juga menekankan bahwa komitmen pimpinan daerah menjadi faktor krusial dalam kesuksesan super apps.
“Penerapan Super Apps ini membutuhkan leadership dari atas. Jika hanya di tingkatan dinas yang bersemangat, namun tidak ada dukungan dari pucuk pimpinan, ini akan menjadi kendala,” tegasnya.
Ke depan, ia berharap implementasi Lontara Plus dapat menjadi instrumen pemantauan sekaligus evaluasi kinerja OPD secara objektif, sehingga transformasi digital Makassar berjalan lebih efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Untuk selengkapnya bisa diakses melalui link berikut: http://www.youtube.com/watch?v=r8HTqqaBohs
(*)
