SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar memastikan bahwa program pemberian seragam sekolah gratis akan direalisasikan secara penuh untuk seluruh peserta didik baru tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri di Kota Makassar, yang dijadwalkan mulai berlaku pada tahun ajaran 2026.
Kesiapan realisasi program tersebut dikonfirmasi oleh Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, dalam sebuah wawancara pada program podcast Parlemen Update Eps 10 yang disiarkan oleh kanal YouTube Solusimedia pada tanggal 28 November 2025.
Program ini merupakan salah satu fokus utama pemerintahan kota untuk memperbaiki dunia pendidikan dan meringankan beban ekonomi masyarakat.
Ari menjelaskan bahwa inisiatif ini muncul sebagai respons atas keluhan masyarakat terkait biaya pendidikan.
“Kami melihat bahwa banyak sekali aduan dari masyarakat yang anak-anak harus sekolah atau tertunda untuk anaknya disekolahkan karena orang tuanya tidak mampu untuk mengadakan atau membeli seragam gratis,” ujar beliau.
Program seragam gratis ini menjadi penekanan khusus untuk memastikan bahwa sekolah gratis benar-benar bebas dari biaya tambahan yang memberatkan.
Ketua Komisi D tersebut turut mencantumkan komitmen Wali Kota Makassar terpilih untuk mengeliminasi praktik penjualan seragam oleh oknum sekolah, yang kerap dilakukan jauh di luar harga pasaran.
Menanggapi hal tersebut, beliau menegaskan bahwa upaya memastikan pendidikan benar-benar bebas biaya harus menjadi perhatian serius.
Ia menyampaikan bahwa selama ini masih terdapat praktik yang merugikan orang tua siswa, meskipun sekolah disebut sebagai layanan gratis.
“Gratis. Karena selama ini kan dikatakan bahwa seragam gratis, sekolah gratis, tetapi banyak oknum-oknum sekolah yang memanfaatkan hal ini bahwa memang masuknya gratis tapi mereka menjual seragam atau buku itu jauh di luar dari harga pasaran. Sehingga mungkin ini yang dilirik oleh Wali Kota bahwa betul-betul sekolah di Makassar itu harus semuanya gratis,” tandas Ari.
Pernyataan tersebut mempertegas komitmen untuk menghapus praktik penjualan seragam dan buku yang tidak sesuai ketentuan, sekaligus memastikan program sekolah gratis dapat berjalan secara transparan dan berpihak kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Ari memaparkan bahwa anggaran program ini telah diprioritaskan dalam APBD 2026 dan akan melibatkan kolaborasi dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) penjahit lokal untuk menumbuhkan ekonomi daerah.
Mekanisme pendistribusian seragam akan dilakukan langsung kepada sekolah-sekolah yang melihat jumlah murid pendaftar baru untuk memastikan penyaluran bantuan seragam berlangsung secara tepat sasaran.
Nonton podcast untuk informasi selengkapnya, klik link berikut:
https://youtu.be/VWAhQlQSN7Q?si=gQP3i7Gd4isLXYJL
(*)
