Ia menekankan pentingnya kebersamaan seluruh elemen bangsa dalam mendukung Kementerian Agama, terutama dalam menjaga stabilitas kehidupan beragama di tengah maraknya penyalahgunaan isu agama yang berpotensi memicu konflik sosial.
“Jika kita semua berjalan sesuai aturan dan norma agama, semuanya akan berjalan dengan baik tanpa perselisihan,” ujarnya.
Munafri juga menekankan pentingnya membangun arsitektur toleransi dan kebersamaan secara sistematis, bukan sekadar jargon.
Menurutnya, toleransi harus dibangun melalui kebijakan, program, dan aksi nyata yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri memaparkan sejumlah program Pemerintah Kota Makassar di sektor sosial dan keagamaan.
Salah satunya adalah perluasan jaminan sosial bagi masyarakat, termasuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta penambahan jaminan hari tua bagi 41.000 orang tahun 2026 bagi warga Kota Makassar yang dibiayai melalui APBD.
“Ini adalah bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat dan unsur keagamaan,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Makassar telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pesantren, sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat pendidikan keagamaan dan pembentukan akhlak generasi muda.
