SOLUSIMEDIA.ID, WASHINGTON, AS — Pemerintahan federal Amerika Serikat kembali berada di ambang shutdown atau penutupan sebagian fungsi pemerintahan setelah negosiasi anggaran antara Presiden Donald Trump dan Senat AS belum menghasilkan kesepakatan akhir menjelang tenggat waktu pendanaan.
Kesepakatan tersebut sangat penting untuk mencegah pembekuan layanan pemerintah pada akhir pekan ini.
Senat AS dilaporkan tengah membahas mekanisme pendanaan terpisah terutama untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) dengan fokus pada reformasi kebijakan imigrasi sebagai bagian dari paket anggaran yang lebih besar.
New York Times pada Rabu (28/1/2026), mengutip pejabat yang mengetahui masalah tersebut melaporkan, Senat AS akan memisahkan undang-undang yang mendanai Departemen Keamanan Dalam Negeri dari paket enam RUU pengeluaran yang diperlukan untuk mendanai militer, program kesehatan, dan lembaga federal lainnya hingga akhir tahun fiskal.
Senator Demokrat menekankan bahwa reformasi ini merupakan bagian dari tanggung jawab legislatif mereka untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi lembaga penegak imigrasi, termasuk pemberlakuan standar perilaku baru bagi petugas.
Namun, perbedaan pandangan antara Demokrat dan Republik mengenai isi RUU ini berpotensi mempersempit waktu yang tersisa untuk menyetujui anggaran.
Sementara itu, negosiasi lanjutan antara Presiden Trump dan pimpinan legislatif terus berlangsung dengan harapan mencapai titik temu.
Menurut laporan terbaru, upaya mereka termasuk kemungkinan memisahkan pendanaan DHS dari paket anggaran utama untuk memberi lebih banyak waktu bagi kesepakatan yang lebih luas sebelum tenggat penutupan.
Penundaan pengesahan anggaran berimplikasi pada kemungkinan shutdown parsial di mana beberapa layanan federal akan terhenti jika dana tidak disetujui oleh Kongres dan ditandatangani oleh Presiden.
Dampak ekonominya diperkirakan menyentuh sektor swasta maupun publik, termasuk tertundanya layanan pemerintahan non-esensial.
Pemerintahan sebelumnya telah mengalami shutdown berkepanjangan apabila perselisihan politik menghambat pengesahan anggaran tahunan.
Oleh karena itu, banyak pihak kini mengamati dengan cermat apakah negosiasi saat ini akan menghasilkan solusi sementara atau justru berujung pada shutdown baru yang berdampak lebih luas.
Secara keseluruhan, perkembangan ini menunjukkan kompleksitas negosiasi antara eksekutif dan legislatif di tengah polarisasi politik di Washington, serta kebutuhan untuk kompromi dalam rangka menjaga stabilitas pemerintahan dan ekonomi AS.
(*)
