SOLUSIMEDIA.ID, JAKARTA — Kejadian pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto bersama sejumlah tokoh yang berlangsung Jumat malam menjadi perhatian publik setelah teka-tekinya akhirnya dijelaskan oleh pihak Istana.
Hal ini diungkap sendiri oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam sebuah kegiatan di Bogor pada akhir pekan lalu.
Dalam penjelasannya seperti yang dikutip dalam detik.com, Sjafrie menyampaikan bahwa ada tokoh yang sempat menemui Presiden Prabowo dan menyebut mereka sebagai bagian dari kelompok yang selama ini “tanda kutip” disebut sebagai oposisi.
“Tadi malam Bapak Presiden dan beberapa tokoh tokoh nasional yang tanda kutip mengatakan oposisi,” ujar Sjafrie kepada para peserta retret anggota Persatuan Wartawan Indonesia di fasilitas Pusat Kompetensi Bela Negara, Cibodas, Kabupaten Bogor, Sabtu (31/1/2026).
Menurut Sjafrie, pertemuan tersebut tidak semata bertukar basa-basi, namun membahas pandangan bersama tentang pentingnya pengelolaan negara yang baik, serta isu-isu terkait keadaan bangsa saat ini.
Ia mengatakan pertemuan itu menjadi momentum bagi tokoh-tokoh yang hadir untuk menyampaikan perspektif mereka terkait tantangan pengelolaan sumber daya hingga perputaran keuangan negara.
Sebagai gambaran sikap tokoh yang hadir, Sjafrie menyampaikan bahwa mereka menyatakan sikapnya dengan keras bahwa saat ini bukan masa untuk terus mempertahankan posisi sebagai kelompok yang memisahkan diri dari pemerintahan.
“Yang saya tahu bahwa tokoh tokoh itu menyatakan bahwa sekarang waktunya kedaulatan rakyat kembali,” tambahnya dalam penjelasan yang dibacakan di hadapan peserta retret.
Namun meskipun begitu, saat ditanya mengenai siapa nama-nama tokoh itu secara spesifik, Sjafrie mengaku tidak mengingat dengan pasti identitas mereka, bahkan lokasi pertemuan itu juga tidak ia ketahui secara detail.
Respons dari pihak lain terkait pertemuan itu juga muncul, termasuk bantahan dari salah satu tokoh politik yang dikaitkan dalam peristiwa itu.
Pernyataan yang muncul kemudian mempertegas bahwa pertemuan yang dimaksudkan bukan sekadar urusan oposisi, tetapi ruang dialog yang lebih luas untuk kemaslahatan bangsa.
(*)
