SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) terus menjalankan berbagai inisiatif strategis untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi di daerah, di tengah dinamika serta kompleksitas tantangan kebijakan yang terus berkembang.
Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kualitas demokrasi di Sulsel dengan menargetkan peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), khususnya di kawasan timur Indonesia.
Komitmen ini juga diwujudkan melalui perbaikan berkelanjutan terhadap tata kelola birokrasi dan sistem pemerintahan yang lebih akuntabel serta transparan, guna menjaga stabilitas dan mendorong kemajuan demokrasi yang berkelanjutan.
Data perkembangan menunjukkan bahwa angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sulawesi Selatan mengalami variasi dalam beberapa tahun terakhir.
Dimulai dari nilai 80 pada tahun 2022, turun menjadi 76,43 pada 2023, lalu meningkat lagi ke angka 78,93 pada 2024, mencerminkan tantangan sekaligus upaya pembenahan yang terus berjalan.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Sulsel, Bustanul Arifin, mengatakan bahwa nilai IDI untuk tahun 2025 masih menunggu publikasi resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dijadwalkan dirilis pada April 2026.
Pemprov Sulsel terus memantau perkembangan ini sebagai ukuran efektivitas program penguatan demokrasi yang dilaksanakan.
Sebagai bagian dari analisis, berbagai faktor yang memengaruhi dinamika demokrasi sedang diidentifikasi, termasuk produk peraturan kepala daerah di beberapa kabupaten/kota yang dinilai berpotensi menghambat kebebasan berkeyakinan serta tingginya frekuensi unjuk rasa yang sebagian besar dipicu oleh isu nasional, bukan lokal.
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) kini telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi para gubernur di seluruh Indonesia.
Penetapan ini dimaksudkan agar kepala daerah lebih fokus dalam menjaga transisi demokrasi serta stabilitas politik di wilayah masing-masing.
Dengan begitu, provinsi diharapkan aktif berkontribusi terhadap perbaikan kualitas demokrasi nasional.
Dalam kerangka itu pula, pemerintah pusat sedang menyiapkan skema penghargaan bagi provinsi yang berhasil mencapai kategori IDI “Tinggi”, dengan penilaian yang akan dilakukan pada tahun 2026 berdasarkan data tahun 2025.
Skema ini diharapkan dapat menjadi motivasi tambahan bagi daerah-daerah untuk terus berinovasi dalam memperbaiki kualitas demokrasi mereka.
(*)
