SOLUSIMEDIA.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah serta para pemangku kepentingan pasar modal menegaskan komitmen untuk mempercepat reformasi pasar modal Indonesia secara menyeluruh.
Langkah ini diarahkan untuk memperkuat likuiditas, meningkatkan transparansi, serta menjaga dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar keuangan nasional.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Dialog Pasar Modal yang digelar di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta.
Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyatakan bahwa percepatan reformasi ini akan dilaksanakan melalui delapan rencana aksi strategis yang mengacu pada praktik terbaik global.
“OJK bersama dengan Self Regulatory Organization, bersama dengan Bursa Efek Indonesia, Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia, menyampaikan komitmen untuk melakukan bold and ambitious reforms di pasar modal Indonesia sesuai dengan best practices dan memenuhi ekspektasi Global Index Provider,” kata Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi pada Minggu, 1 Februari 2026.
Friderica menjelaskan bahwa percepatan reformasi ini diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia sehingga semakin menarik bagi investor domestik maupun asing dan mampu memberikan dukungan optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Delapan rencana aksi tersebut dikelompokkan ke dalam empat klaster utama, yakni kebijakan free float, transparansi, tata kelola dan penegakan hukum (enforcement), serta penguatan sinergitas antar-lembaga.
Salah satu langkah utama adalah peningkatan batas minimum free float emiten menjadi 15 persen dari sebelumnya 7,5 persen yang akan diterapkan secara bertahap.
Untuk perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana (IPO), ketentuan tersebut dapat langsung diberlakukan, sementara emiten lama akan diberikan masa transisi.
Selain itu, OJK bersama pemerintah dan Self Regulatory Organization (SRO) juga mendorong penguatan peran investor institusi domestik serta perluasan basis investor, baik dari dalam maupun luar negeri.
Pemerintah telah menyampaikan komitmen dukungan melalui penyesuaian berbagai batasan investasi, termasuk di sektor asuransi dan dana pensiun, dengan tetap mengedepankan prinsip manajemen risiko dan tata kelola yang baik.
Pada aspek transparansi, OJK menaruh perhatian besar pada keterbukaan informasi mengenai ultimate beneficial owner (UBO) dan afiliasi pemegang saham sebagai upaya meningkatkan kredibilitas serta daya tarik investasi pasar modal Indonesia.
Sementara itu, penguatan data kepemilikan saham juga akan dilakukan agar lebih rinci dan andal, dengan klasifikasi sub-tipe investor yang mengacu pada praktik global. Data tersebut nantinya akan dipublikasikan melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia.
Dalam klaster tata kelola dan enforcement, OJK menyiapkan langkah demutualisasi Bursa Efek Indonesia sesuai amanat undang-undang, memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran pasar modal, serta meningkatkan tata kelola emiten melalui kewajiban pendidikan berkelanjutan dan sertifikasi penyusun laporan keuangan.
Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menekankan bahwa kepercayaan investor merupakan fondasi utama dalam pengembangan pasar modal nasional.
“OJK tentu akan terus hadir, akan bekerja bersama Bapak-Ibu sekalian dan terus bertindak secara nyata untuk menjaga kepercayaan publik dan tentu juga melindungi para investor di pasar modal kita, dan tentu memastikan pasar modal kita dan seluruh pasar keuangan Indonesia akan tumbuh sehat, berintegritas, berdaya saing, dan juga berkelanjutan,” ujar Hasan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyatakan kesiapan bursa dalam meningkatkan transparansi seiring percepatan reformasi pasar modal.
“Apa yang akan kami lakukan untuk melakukan pendalaman dari sisi demand khususnya, agar lebih banyak lagi investor asing masuk dengan penambahan bobot Indonesia di dalam konstituen. Antara lain adalah tadi juga sudah disampaikan, kami SRO akan meningkatkan disclosure,” tegas Jeffrey.
Pada kesempatan yang sama, Chief Executive Officer Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan pentingnya kualitas, transparansi, dan akuntabilitas bursa sebagai pilar utama pasar modal nasional.
“Bagaimana bursa kita ini tumbuh tidak hanya dari segi market cap, tapi juga dari kualitas dari bursa kita ini adalah kualitas yang baik dan benar,” kata Rosan.
Melalui percepatan reformasi ini, OJK menegaskan komitmennya untuk menjadikan pasar modal Indonesia semakin kuat, terpercaya, dan berdaya saing global, sekaligus menjadi pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
(*)
