SOLUSIMEDIA.ID, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan bahwa kebijakan diplomasi luar negeri Indonesia tidak sekadar bersifat simbolis atau prosedural, tetapi diarahkan untuk mencapai hasil nyata yang memberikan manfaat langsung bagi bangsa dan negara.
Pernyataan ini disampaikan Presiden saat berdialog dengan sejumlah mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri RI, akademisi hubungan internasional, serta pimpinan Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Rabu (4/2/2026).
Menurut Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, orientasi tersebut tercermin dari berbagai capaian strategis yang berhasil diraih Indonesia dalam setahun terakhir, termasuk keikutsertaan negara di berbagai forum internasional yang dianggap strategis.
“Indonesia bergabung dengan BRICS, yang beranggotakan, di antaranya Brasil, Rusia, Tiongkok, dan India yang merupakan kekuatan ekonomi dunia,” tulis Seskab Teddy dalam keterangan resminya.
Lebih lanjut, Seskab Teddy juga menjabarkan sejumlah bukti capaian diplomasi konkret Indonesia.
Di antaranya adalah penetapan tarif dagang nol persen dengan 27 negara Uni Eropa dan kesepakatan pembangunan fasilitas Kampung Haji di Arab Saudi — langkah yang dinilai dapat memperkuat kerja sama dan akses ekonomi bagi bangsa Indonesia.
Salah satu isu luar negeri yang turut dibahas dalam kesempatan tersebut adalah keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) — forum internasional yang diikuti negara-negara mayoritas berpenduduk Muslim dan berpengaruh global.
Seskab Teddy menjelaskan bahwa mekanisme keanggotaan Indonesia di forum ini bersifat tidak tetap, dan Indonesia memiliki kewenangan untuk menarik diri sewaktu-waktu sesuai kepentingan nasional.
“Saat ini Indonesia resmi bergabung bersama 7 negara besar dengan mayoritas penduduk beragama Islam lainnya, yakni Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, UAE, dan Pakistan,” kata Seskab dalam rilisnya.
Lebih jauh, ia menambahkan bahwa meskipun terdapat alokasi dana yang dianalisis terkait BoP, kontribusi tersebut sejatinya adalah untuk kepentingan rekonstruksi Gaza dan tidak bersifat wajib, sehingga tidak menjadi beban fiskal Indonesia secara langsung.
Seskab juga menekankan bahwa partisipasi Indonesia dalam Board of Peace lebih dari sekadar kehadiran administratif dalam forum, melainkan merupakan langkah konkret untuk terlibat dalam upaya mengurangi konflik dan pencapaian perdamaian berkelanjutan.
“Bukan hanya sebatas ikut konferensi, rapat, diskusi, atau pertemuan resmi,” tandasnya.
Melalui pendekatan diplomasi yang proaktif dan berorientasi pada hasil, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak hanya tampil di panggung internasional, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan luar negeri yang diambil memberikan dampak strategis bagi kepentingan nasional, serta kontribusi nyata bagi perdamaian dunia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
(*)
