SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR – Empat guru besar Universitas Hasanuddin (Unhas) menyampaikan Pidato Penerimaan sebelum dikukuhkan secara resmi sebagai anggota Dewan Guru Besar dalam Rapat Paripurna Senat Akademik terbatas, Selasa (10/02).
Dalam kesempatan tersebut, masing-masing guru besar memaparkan gagasan ilmiah sesuai bidang keahliannya, mulai dari isu kemiskinan, ketenagakerjaan dan human capital, perilaku konsumen Generasi Z, hingga manajemen keperawatan dan mutu layanan kesehatan.
Guru besar pertama, Prof. Dr. Agussalim, SE., M.Si., mengangkat topik “Kemiskinan: Kutukan Alam atau Buatan Manusia”.
Ia menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan persoalan kompleks dengan dimensi yang luas dan determinan yang beragam, sehingga penanganannya tidak dapat dilakukan secara parsial.
Menurut Prof Agussalim, praktik penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung bersifat parsial, sporadis, artifisial, bahkan politis.
Padahal, kemiskinan harus ditangani secara sistemik, struktural, holistik, komprehensif, kolaboratif, dan berkelanjutan.
Ia menekankan pentingnya cara pandang menyeluruh untuk mengatasi akar kemiskinan sekaligus memberdayakan individu agar mampu membangun masa depan yang lebih baik.
Dalam perspektif moral, kemiskinan juga berkaitan dengan melemahnya empati dan solidaritas sosial.
“Rapuhnya nilai sosial dan memudarnya kohesi sosial dalam masyarakat, semakin memberi tekanan terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, diperlukan berbagai structural adjustment agar strategi, kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dapat memberikan hasil yang lebih efektif,” jelas Prof Agussalim.
Dalam ranah kebijakan, ia mengusulkan tujuh langkah simultan, antara lain penguatan paradigma pembangunan, perubahan cara pandang terhadap kemiskinan, pergeseran pendekatan metodologis, pembaruan desain perencanaan, perubahan pola penanganan, perluasan akses, serta penguatan kelembagaan dan tata kelola.
Selanjutnya, Prof. Dr. Madris, S.E., D.P.S., M.Si., memaparkan penelitian berjudul “Integrasi Pasar Output, Pasar Tenaga Kerja, dan Pengembangan Mutu Human Capital dalam Mereduksi Angka Pengangguran di Indonesia”. Ia menjelaskan bahwa permintaan tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh permintaan output di pasar.
Dalam perspektif ketenagakerjaan, Prof Madris menyoroti kelompok usia 15–18 tahun sebagai tenaga kerja muda yang mulai atau terpaksa memasuki pasar kerja.
Persoalan utama yang dihadapi adalah rendahnya keterampilan, minimnya pengalaman kerja, serta ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan kebutuhan pasar (mismatch).
“Sebagai salah satu alternatif jalan keluar untuk menanggulangi masalah tersebut, kehadiran kegiatan ekonomi non formal serta usaha perseorangan, terutama di perkotaan menjadi sangat penting fungsinya sebagai penyerap tenaga kerja yang lebih fleksibel,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa bonus demografi akan menjadi modal pembangunan jika didukung mutu human capital yang baik, namun berpotensi menjadi petaka bila kesempatan kerja tidak tersedia.
Karena itu, perencanaan ketenagakerjaan harus melihat sisi permintaan dan penawaran tenaga kerja secara seimbang.
Guru besar berikutnya, Prof. Dr. Muhammad Ismail, S.E., M.Si., membahas “FOMO sebagai Paradigma Baru dalam Perilaku Konsumen Generasi Z”.
Ia menjelaskan bahwa fenomena fear of missing out (FOMO) pada Generasi Z di Indonesia bersifat kolektif, normatif, dan sangat dipengaruhi komunitas digital.
“Fomo bukan sekedar variabel tambahan dalam model perilaku konsumen, melainkan kerangka penjelas baru yang membantu kita memahami mengapa keputusan pembelian menjadi semakin cepat, mengapa loyalitas merek menjadi semakin rapuh,” jelas Prof Ismail.
Ia menyebut lahirnya konsep fluid loyalty, yakni loyalitas konsumen yang tidak lagi melekat pada merek, melainkan pada ekosistem digital.
Dari hasil risetnya, Prof. Ismail mengusulkan “Teori Akselerasi Keputusan Konsumen Berbasis Fomo” yang bertumpu pada kompresi siklus keputusan, urgensi sosial digital, dan loyalitas cair berbasis ekosistem.
Menutup rangkaian pidato, Prof. Rini Rachmawaty, S.Kep., Ns., MN., Ph.D., memaparkan penelitian tentang “Integrated Clinical Pathways dan iCare System sebagai Strategi Manajemen Keperawatan dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Indonesia”.
Ia menjelaskan bahwa Integrated Clinical Pathways (ICP) menjadi instrumen penting dalam standarisasi pelayanan keperawatan, terutama dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional berbasis INA-CBGs.
“ICP menjadi sangat relevan untuk konteks Indonesia karena menuntut pelayanan yang efisien tanpa mengorbankan kualitas,” jelas Prof Rini.
Ia menambahkan bahwa penerapan ICP memberikan manfaat bagi pasien, tenaga kesehatan, rumah sakit, dan sistem jaminan kesehatan nasional.
Untuk mendukung implementasi tersebut, dikembangkan iCare System, aplikasi daring yang memudahkan dokumentasi, pemantauan kepatuhan, dan evaluasi luaran klinis secara terintegrasi.
Melalui penerapan ICP yang konsisten dan berbasis teknologi, Prof Rini menegaskan pelayanan kesehatan yang aman, efektif, efisien, dan berorientasi pada pasien dapat diwujudkan.
(*)
