“Biasanya pemotongan dana transfer dari pusat bisa mencapai 10 persen. Ini tentu memengaruhi keuangan daerah, tetapi kami tetap berupaya melakukan optimalisasi anggaran agar seluruh program prioritas tetap berjalan dan menyentuh masyarakat,” ujar Andi Zulkifly.
Ia menjelaskan struktur perekonomian Kota Makassar sangat dipengaruhi oleh berbagai sektor, seperti perumahan, perkantoran, dan komunikasi, yang sekaligus menjadi sumber lapangan pekerjaan bagi warga.
Selain itu, seluruh program pembangunan Pemkot Makassar telah terintegrasi dalam aplikasi Lontara, sebagai sistem perencanaan dan pengendalian program.
“Semua program kami masukkan dalam aplikasi Lontara. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, sehingga di akhir masa jabatan, visi dan misi Wali Kota Makassar dapat terealisasi secara terukur,” jelasnya.
Terkait manajemen aparatur, Sekda Zulkifly bahwa meskipun banyak jabatan diisi oleh lulusan purna praja, seluruh pengisian jabatan struktural tetap melalui mekanisme lelang jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Bupati Sarolangun H. Hurmin, SE, mengaku terkesan dengan tata kelola pemerintahan dan tingginya PAD Kota Makassar. Ia menyebut Kabupaten Sarolangun merupakan daerah yang relatif baru, berusia 27 tahun, dengan PAD yang masih terbatas, yakni sekira Rp100 miliar.
