Delapan prioritas tersebut meliputi peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, penguatan layanan sosial dan keagamaan yang inklusif, hilirisasi pertanian berbasis ekonomi hijau dan biru.
Serta penguatan fiskal daerah, kemandirian desa, transformasi digital pemerintahan, peningkatan layanan transportasi dan infrastruktur, serta penguatan mitigasi dan ketahanan bencana.
Dalam menghadapi dinamika global dan nasional, Fatmawati Rusdi menekankan bahwa dokumen perencanaan daerah harus disusun secara adaptif, fokus, dan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat.
“Dengan berbagai tantangan global dan nasional yang kita hadapi, RKPD Tahun 2027 harus menjadi instrumen yang adaptif, fokus, dan berdampak nyata,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, hingga masyarakat, untuk terlibat aktif dan memberikan masukan konstruktif berbasis data dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Wagub Fatmawati berharap, Forum Konsultasi Publik ini diharapkan menghasilkan dokumen RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027 yang semakin tajam, terarah, serta mampu mempercepat terwujudnya Sulawesi Selatan yang maju dan berkarakter.
