SOLUSIMEDIA.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 41 Tahun 2025 tentang Kantor Perwakilan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang Berkedudukan di Luar Negeri sebagai upaya memperkuat kerja sama keuangan lintas negara sekaligus menjaga stabilitas sektor jasa keuangan nasional.
Penerbitan regulasi tersebut merupakan respons terhadap semakin terintegrasinya aktivitas ekonomi dan keuangan global yang mendorong peningkatan kerja sama pembiayaan antarnegara.
Melalui pengaturan ini, OJK memberikan kepastian hukum bagi keberadaan kantor perwakilan lembaga jasa keuangan asing di Indonesia serta memastikan kegiatan yang dilakukan tetap berada dalam kerangka pengawasan yang prudent, transparan, dan akuntabel.
OJK memandang bahwa perusahaan atau badan hukum yang berkantor pusat di luar negeri dan tidak memiliki kantor cabang maupun anak perusahaan di Indonesia membutuhkan saluran resmi untuk melakukan pemasaran, pertukaran informasi, dan koordinasi kegiatan usaha. Kehadiran kantor perwakilan ini diharapkan menjadi penghubung antara kantor pusat di luar negeri dengan mitra bisnis maupun nasabah di Indonesia.
Dalam POJK 41/2025 tersebut dijelaskan bahwa Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVL) mencakup berbagai jenis institusi keuangan, antara lain perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan modal ventura, perusahaan pergadaian, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, lembaga pembiayaan ekspor-impor, hingga perusahaan pembiayaan sekunder perumahan.
Adapun Kantor Perwakilan PVL (KPPVL) didefinisikan sebagai kantor dari lembaga jasa keuangan yang berbadan hukum dan berkantor pusat di luar negeri yang berfungsi sebagai penghubung dengan berbagai pihak di Indonesia.
Melalui regulasi tersebut, KPPVL dapat melakukan sejumlah kegiatan di Indonesia, antara lain memberikan informasi kepada pihak ketiga mengenai hubungan dengan kantor pusat di luar negeri, membantu pengawasan pembiayaan yang berada di Indonesia, melakukan kegiatan promosi lembaga, hingga memberikan informasi mengenai kondisi ekonomi, keuangan, dan perdagangan Indonesia kepada pihak luar negeri.
Selain itu, KPPVL juga dapat membantu para eksportir Indonesia memperoleh akses pasar internasional melalui jaringan global yang dimiliki lembaga tersebut.
Kehadiran kantor perwakilan ini juga diharapkan mampu mendorong peningkatan penyertaan modal maupun pembiayaan dari luar negeri untuk mendukung proyek-proyek di sektor prioritas dan berbagai daerah di Indonesia.
Meski demikian, untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan menciptakan iklim usaha yang sehat bagi industri domestik, KPPVL tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha lembaga pembiayaan secara langsung di Indonesia.
Sebagai bagian dari implementasi kebijakan tersebut, OJK juga akan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi POJK 41/2025 pada 12 Maret 2026.
Kegiatan tersebut akan dilanjutkan dengan program Licensing Day Kantor Perwakilan PVL, berupa pendampingan langsung kepada calon pemohon perizinan guna mempercepat proses perizinan sekaligus meningkatkan transparansi layanan perizinan di OJK.
Melalui penerbitan peraturan ini, OJK berharap keberadaan kantor perwakilan lembaga jasa keuangan asing dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional, memperluas akses pembiayaan internasional, serta mendukung pengembangan berbagai sektor prioritas di Indonesia dalam kerangka pengawasan yang kuat dan berintegritas.
(*)
