AS Wacanakan Negara Arab Tanggung Biaya Perang Iran, Picu Kontroversi Global
SOLUSIMEDIA.ID — Eskalasi konflik di Timur Tengah memasuki babak baru setelah Amerika Serikat dan Israel lebih dulu melancarkan serangan ke Iran.
Di tengah situasi tersebut, muncul wacana kontroversial agar negara-negara Arab turut menanggung biaya operasi militer.
Gagasan tersebut mencuat dari lingkaran Gedung Putih. Sekretaris Pers Presiden AS, Karoline Leavitt, mengakui bahwa ide tersebut memang menjadi bagian dari pembahasan internal pemerintahan.
“Itu jelas merupakan ide yang dia miliki,” ujarnya dalam konferensi pers, seperti dilaporkan Ria Novosti.
Di lapangan, konflik bermula ketika Washington dan Tel Aviv melancarkan serangan pada 28 Februari terhadap sejumlah target di Iran.
Serangan tersebut dilaporkan menimbulkan kerusakan infrastruktur serta korban sipil, termasuk fasilitas pendidikan di wilayah selatan Iran.
Sebagai balasan, Iran melancarkan serangan ke wilayah Israel serta pangkalan militer AS di kawasan Timur Tengah.
Biaya Perang Membengkak
Meningkatnya biaya operasi militer menjadi salah satu latar belakang munculnya wacana pembagian beban tersebut.
Berdasarkan Iran War Cost Tracker, dalam 29 hari pertama konflik, biaya telah melampaui 35 miliar dolar AS.
Sejumlah proyeksi bahkan menyebut total biaya perang berpotensi mencapai triliunan dolar dalam jangka panjang.
Namun, wacana ini memunculkan pertanyaan di tingkat global, mengingat negara-negara Arab tidak secara langsung menjadi pemicu konflik, tetapi justru didorong untuk ikut menanggung konsekuensi finansialnya.
Tekanan terhadap Sekutu Barat
Di sisi lain, Washington juga menghadapi tekanan dari sekutu tradisionalnya. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, secara terbuka menyampaikan kekecewaan terhadap sikap NATO yang dinilai kurang mendukung operasi militer tersebut.
Ia bahkan mengisyaratkan kemungkinan peninjauan ulang hubungan jika akses strategis, seperti penggunaan pangkalan militer, tidak diberikan saat dibutuhkan.
Presiden AS Donald Trump sendiri menilai sikap NATO sebagai “kesalahan yang sangat bodoh”, seraya menyebut konflik ini sebagai ujian loyalitas bagi sekutu Barat.
Gelombang Protes di Dalam Negeri
Alih-alih mendapat dukungan luas, kebijakan tersebut justru memicu penolakan di dalam negeri.
Jutaan warga Amerika turun ke jalan dalam aksi bertajuk “No Kings” yang digelar di seluruh 50 negara bagian.
Aksi ini tidak hanya mengkritik kebijakan luar negeri terhadap Iran, tetapi juga menyoroti dampak ekonomi domestik, termasuk kenaikan harga dan beban pajak akibat perang.
Sejumlah demonstran bahkan menyebut konflik ini sebagai “perang Israel” dan mempertanyakan penggunaan dana publik untuk operasi militer di luar negeri.
Harapan Akhir Konflik
Dalam perkembangan terbaru, Trump menunda rencana serangan lanjutan terhadap infrastruktur energi Iran untuk membuka ruang negosiasi. Ia juga meyakini konflik akan segera berakhir dalam beberapa pekan ke depan.
Menurut laporan The Wall Street Journal, Trump menyampaikan kepada para penasihatnya bahwa konflik diharapkan selesai dalam rentang empat hingga enam pekan.
Sementara itu, Gedung Putih juga mengonfirmasi rencana kunjungan Trump ke China pada 14–15 Mei untuk bertemu Presiden Xi Jinping. Pertemuan tersebut diharapkan berlangsung setelah konflik dengan Iran mereda.
Di tengah dinamika yang terus berkembang, wacana pembebanan biaya perang kepada negara-negara Arab berpotensi memicu ketegangan baru, sekaligus mengubah peta aliansi geopolitik di kawasan Timur Tengah.
(*)
