SOLUSIMEDIA.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai program pembangunan 5.000 kampung nelayan hingga 2029 yang dicanangkan pemerintah berpotensi membuka peluang baru bagi industri asuransi, khususnya dalam memperluas penetrasi pasar di sektor kelautan dan perikanan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menyatakan bahwa industri asuransi siap mendukung program tersebut melalui penyediaan perlindungan risiko bagi masyarakat pesisir.
“Program pembangunan kampung nelayan berpotensi menjadi peluang bagi industri asuransi. Pada prinsipnya, industri asuransi siap mendukung berbagai program pembangunan pemerintah dengan menyediakan solusi perlindungan risiko bagi masyarakat,” ucap Ogi dalam keterangan tertulis, Selasa (31/3/2026).
Program yang menargetkan pembangunan sekitar 1.000 kampung nelayan setiap tahun ini dinilai akan mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi baru di wilayah pesisir.
Peningkatan aktivitas tersebut secara otomatis akan memperbesar kebutuhan perlindungan terhadap berbagai risiko usaha, mulai dari produksi hingga distribusi hasil perikanan.
Dalam konteks tersebut, industri asuransi dipandang memiliki peran strategis sebagai pengelola risiko yang mampu memberikan perlindungan bagi pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan yang dikenal memiliki tingkat risiko tinggi, seperti faktor cuaca, operasional, hingga fluktuasi hasil tangkapan.
“Dalam konteks ini, asuransi dapat berperan sebagai pengelola risiko yang memberikan perlindungan terhadap berbagai aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk sektor kelautan dan perikanan,” katanya.
Dengan hadirnya produk asuransi, pelaku usaha diharapkan memiliki perlindungan yang lebih komprehensif terhadap risiko yang dihadapi dalam menjalankan usahanya.
“Dengan demikian, keberadaan asuransi diharapkan dapat mendukung keberlanjutan usaha masyarakat serta meningkatkan ketahanan ekonomi para pelaku usaha nelayan,” ujar Ogi.
Sementara itu, Sakti Wahyu Trenggono selaku Menteri Kelautan dan Perikanan menargetkan pembangunan 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) pada 2026, khususnya di wilayah Indonesia Timur yang memiliki potensi kelautan besar namun masih memerlukan penguatan infrastruktur.
(*)
