SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar menerima kunjungan kerja Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Gizi Nasional bersama Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Digital pada Kamis, 2 April 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat DPMPTSP Kota Makassar.
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya dalam mendukung implementasi program nasional di daerah.
Fokus pembahasan meliputi dukungan kebijakan, aspek hukum, serta strategi komunikasi publik yang efektif dan adaptif.
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak melakukan diskusi konstruktif yang menjadi ruang berbagi informasi sekaligus sinkronisasi peran antar lembaga.
Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap program yang dijalankan dapat berjalan secara optimal, tepat sasaran, serta selaras dengan regulasi yang berlaku.
DPMPTSP Kota Makassar memandang bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan terintegrasi.
Melalui sinergi yang kuat, berbagai kebijakan dan program pemerintah dapat diimplementasikan secara lebih terarah dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.
Kehadiran perwakilan Badan Gizi Nasional dan Kementerian Komunikasi dan Digital juga menjadi momentum strategis dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam mendukung keberhasilan program-program prioritas nasional di Kota Makassar.
DPMPTSP Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kerja sama lintas sektor sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang semakin transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Dengan sinergi yang terbangun, implementasi program pemerintah di daerah diharapkan semakin optimal serta mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat, sekaligus memperkuat pembangunan Kota Makassar yang inklusif dan berdaya saing.
(*)
