SOLUSIMEDIA.ID, JAKARTA — Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Haji dan Umrah guna membahas kesiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026. Rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Rabu (8/4/2026), turut dihadiri Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf beserta jajaran.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Wachid, menyampaikan bahwa agenda rapat mencakup evaluasi kesiapan serta berbagai isu aktual yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan haji tahun depan.
“Sesuai dengan jadwal acara rapat hari ini, Komisi VIII DPR RI melaksanakan rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana Haji dengan agenda persiapan penyelenggaran ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi serta isu-isu aktual,” ucap Wachid.
Ia juga menyoroti situasi global, khususnya kondisi keamanan di Timur Tengah, yang dinilai dapat berdampak pada biaya penyelenggaraan haji.
“Sebagaimana kita pahami bersama, kondisi keamanan di Timur Tengah saat ini masih belum membaik dan yang perlu dicermati dampaknya secara khusus terhadap biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi,” tuturnya.
Dalam rapat tersebut, Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, mengungkapkan adanya potensi kenaikan biaya penerbangan haji akibat faktor global, termasuk harga avtur dan kondisi geopolitik.
“Pada penetapan BPIH 2026, biaya rata-rata penerbangan haji per jemaah pada kisaran Rp 33,5 juta,” ucap Irfan.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tengah mencari solusi agar kenaikan biaya tidak membebani jemaah.
“Terkait kemungkinan-kemungkinan penambahan biaya yang terkait dengan penerbangan, pemerintah sudah mulai membicarakan ini, membahas ini dalam beberapa rakortas terbaru, yang intinya presiden Prabowo berharap apa pun yang terjadi, kenaikan-kenaikan, jika terjadi kenaikan, beliau minta jangan dibebankan kepada jemaah haji kita,” ucap Irfan.
Selain biaya, kendala logistik juga menjadi perhatian, termasuk terhambatnya pengiriman bahan konsumsi seperti beras akibat konflik internasional.
“Kendala berupa persyaratan health certificate dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) masih dalam proses koordinasi, serta adanya 32 ton yang gagal kirim via laut dan saat ini dilakukan re-ekspor melalui jalur udara,” ucap Gus Irfan.
Ia juga mengungkapkan bahwa pengiriman 2.200 ton beras sebelumnya terdampak situasi perang.
“Termasuk Bulog kemarin sempat mengapalkan pada awal Ramadan sejumlah 2.200 ton beras, tapi dua hari setelah pengapalan meletus perang sehingga kemungkinan besar tidak akan bisa jadi diberangkatkan berasnya,” tutur Irfan.
Di sisi lain, pemerintah memastikan progres persiapan haji secara umum berjalan sesuai rencana, termasuk jadwal keberangkatan dan pemvisaan jemaah.
“Rencana perjalanan haji tahun 2026 Masehi dimulai pada 21 April 2026 dengan masuknya jemaah ke asrama haji. Pemberangkatan gelombang pertama dimulai tanggal 22 April 2026 menuju Madinah dan dilanjutkan ke Makkah,” kata Gus Irfan.
“Puncak ibadah haji diperkirakan pada 25 Mei dengan pergerakan ke Arafah dan mencapai inti ibadah pada 26 Mei melalui wukuf di Arafah. Tahap pemulangan dimulai pada 1 Juni 2026 ditandai dengan kepulangan gelombang pertama dari Makkah melalui Jeddah ke tanah air dan kedatangan di Indonesia pada hari yang sama. Seluruh proses pemulangan jemaah kita perkirakan berakhir pada tanggal 1 Juli 2026,” tutur Gus Irfan.
Meski demikian, sejumlah anggota DPR menyoroti aspek pelayanan jemaah, termasuk fasilitas hotel yang dinilai belum memenuhi standar. Anggota Komisi VIII DPR, Selly Andriany Gantina, mengkritik jarak hotel yang terlalu jauh dari pusat ibadah.
“Saya begitu terhenyak, begitu mendatangi salah satu hotel yang namanya Al-Hidayah. Di dalam forum ini, kita menyepakati bahwa jarak hotel yang terjauh itu adalah 4 kilometer atau 5 kilometer. Tetapi ternyata Al-Hidayah itu jaraknya hampir 13 kilometer,” katanya.
Keluhan serupa disampaikan Anggota Komisi VIII DPR, M. Husni, terkait kondisi fasilitas hotel yang dinilai tidak layak.
“Dan banyak hal-hal yang aneh kami lihat di Hotel Al Hidayah ini. Izin Gus Menteri, karena saya puluhan tahun kerja kain, saya lihat tuh gordennya sudah yang asli warna putih sudah warna kuning, Pak. Saya ketok, Pak, tssshhh keluar debunya, Pak. Saya lihat lagi gorden tebalnya itu, Pak. Itu produksi 30 tahun yang lalu, Pak,” ujarnya.
Selain itu, distribusi perlengkapan jemaah juga menjadi perhatian. Menteri Haji menyebut masih ada ribuan koper yang belum tersalurkan.
“Pada distribusi koper, progres secara umum relatif stabil dengan tingkat penyelesaian sekitar 58% dari total kebutuhan pada maskapai Saudia Airlines,” ucap Gus Irfan.
Menanggapi hal tersebut, Abdul Wachid meminta percepatan distribusi agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan jemaah.
“Karena itu kemarin kita minta pihak Garuda untuk segera memastikan koper-koper bisa diterima dalam waktu yang singkat. Mereka menjanjikan maksimal tanggal 16. Maksimal. Tentu diusahakan sebelum itu sudah bisa diterima oleh calon jemaah,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, memastikan kenaikan biaya penerbangan tidak akan dibebankan kepada jemaah.
“Avtur mengalami kenaikan luar biasa akibat perang timur tengah, maskapai Garuda dan Saudia menaikkan biaya penerbangan per jemaah. Garuda naik (Rp) 7,9 juta per jemaah. Saudia naik $480 per jemaah,” tulis Dahnil.
Ia menambahkan bahwa pemerintah akan menanggung tambahan biaya tersebut melalui APBN.
“Hari ini Presiden memutuskan tidak boleh dibebankan kepada jemaah. Negara ambil alih beban tersebut melalui dana efisiensi dari APBN. Maka jemaah tidak perlu membayar beban kenaikan tersebut, diputuskan oleh Presiden dibayarkan langsung oleh APBN, dengan nilai total Rp 1,77 triliun,” tambahnya.
Rapat ini menegaskan komitmen pemerintah dan DPR untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji 2026 berjalan optimal, dengan tetap menjaga kualitas layanan serta tidak memberatkan jemaah di tengah tantangan global.
(*)
