SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya monitoring dan evaluasi (monev) sebagai instrumen strategis untuk memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Kota Makassar Triwulan I Tahun Anggaran 2026 di Balai Kota Makassar, Kamis (16/4/2026).
Munafri menekankan bahwa keterhubungan antara perencanaan dan pelaksanaan menjadi kunci utama keberhasilan program. Ia mengingatkan agar setiap kegiatan tidak berhenti pada perencanaan semata, tetapi harus terimplementasi dengan pola eksekusi yang jelas.
“Perencanaan itu harus jelas bagaimana bentuknya, dan setelah direncanakan, pola eksekusinya seperti apa. Jangan sampai perencanaan tidak terkoneksi dengan pelaksanaan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari tingkat serapan anggaran, melainkan dari kualitas output dan outcome yang dihasilkan.
“Program dan kegiatan harus mampu memberikan dampak nyata, terutama dalam peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah, serta kesejahteraan masyarakat Kota Makassar,” ujarnya.
Munafri menyoroti masih adanya pola kerja OPD yang berorientasi pada aktivitas dan penyerapan anggaran, bukan pada dampak kinerja. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah dan meninggalkan pola kerja sektoral.
“OPD A, B, C itu tidak berdiri sendiri. Yang kita harapkan bukan penilaian per OPD, tapi akumulasi dampak dari seluruh kinerja pemerintah kota,” imbuhnya.
Menurutnya, triwulan pertama merupakan fase krusial yang menentukan arah pembangunan sepanjang tahun anggaran. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak salah langkah sejak awal.
“Yang paling penting di triwulan pertama bukan capaiannya, tapi ketepatan arah. Kalau arah sudah benar, baru kita gas. Jangan sampai kita cepat, tapi salah arah,” tegas Munafri.
Ia juga menekankan pentingnya indikator kinerja yang terukur serta monev yang menghasilkan keputusan konkret, bukan sekadar formalitas.
“Harus ada keputusan yang memberi tekanan agar di triwulan berikutnya ada perbaikan dan dampak nyata,” lanjutnya.
Munafri turut mengingatkan agar dokumen perencanaan seperti RPJMD 2025–2029 benar-benar menjadi acuan kerja, bukan sekadar dokumen administratif.
“Evaluasi harus berbasis outcome, bukan sekadar kegiatan OPD. Bukan hanya apa yang kita kerjakan, tapi apa dampak yang dihasilkan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan agar kebiasaan menumpuk pekerjaan di akhir tahun anggaran tidak terulang, karena berpotensi menimbulkan rendahnya realisasi dan sisa anggaran.
“Jangan lagi kita berkejar-kejaran di akhir tahun. Kita punya waktu satu tahun, jadi harus dimanfaatkan sejak awal dengan baik,” pesannya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Makassar, Muh. Dahyal, melaporkan realisasi APBD Triwulan I 2026. Hingga akhir triwulan pertama, realisasi belanja daerah mencapai Rp465 miliar dari total anggaran Rp4,2 triliun atau 11,07 persen, dengan capaian fisik 11,36 persen.
“Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2025, realisasi keuangan mengalami peningkatan sebesar 0,6 persen,” jelasnya.
Dari sisi pendapatan daerah, realisasi mencapai Rp1,041 triliun dari target Rp4,7 triliun atau 22,14 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 20,91 persen.
“Ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja dalam pengelolaan pendapatan daerah,” tambah Dahyal.
Ia menegaskan, rapat monev ini menjadi bagian penting dalam memastikan program pembangunan berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Makassar. (*)
