Menurutnya, penjadwalan tersebut disusun agar proses pendaftaran lebih tertib sekaligus memberi waktu bagi masyarakat menyiapkan dokumen administrasi dengan baik.
“Dengan sistem yang terintegrasi, kami ingin menjamin bahwa setiap peserta didik mendapatkan haknya secara adil, sekaligus mendorong pemerataan standar pembelajaran di seluruh sekolah,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi gangguan teknis, Dinas Pendidikan telah memperkuat kapasitas server serta menyiapkan tim teknis dan layanan pengaduan selama proses pendaftaran berlangsung.
Sistem digital Lontara+ juga dilengkapi berbagai fitur tambahan seperti live chat pengaduan, notifikasi otomatis melalui WhatsApp dan email, pengecekan data siswa, hingga pencocokan otomatis titik koordinat alamat berdasarkan data Kartu Keluarga.
Pemkot Makassar juga memperketat sistem jalur domisili dengan penggunaan koordinat presisi guna mencegah praktik manipulasi zonasi yang sebelumnya kerap ditemukan.
Selain itu, pemerintah menghadirkan kebijakan baru pada jalur afirmasi, khususnya untuk jenjang TK, dengan memperbesar kuota bagi anak dari keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas.
