SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar resmi memulai tahapan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 dengan menghadirkan sistem baru yang lebih transparan, terintegrasi, dan berbasis digital.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan komitmennya untuk memastikan proses penerimaan peserta didik berjalan lebih bersih, adil, serta bebas dari praktik kecurangan yang selama ini kerap menjadi sorotan masyarakat.
Menurut Munafri, berbagai pembenahan telah dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penguatan sistem digital, penataan jalur seleksi, hingga pengawasan proses penerimaan agar lebih objektif dan akuntabel.
“Dengan sistem real time dan transparan, kita ingin menutup celah kecurangan sekaligus mendorong pemerataan distribusi peserta didik agar tidak lagi terjadi penumpukan di sekolah tertentu,” ujar Munafri, Kamis (7/5/2026).
Pemkot Makassar melalui Dinas Pendidikan membuka tahapan SPMB 2026 untuk jenjang TK, SD, dan SMP dengan skema pendaftaran bertahap sepanjang Mei hingga Juni 2026.
Tahapan dimulai dengan simulasi pendaftaran pada 12–14 Mei 2026. Selanjutnya, pendaftaran jalur non-domisili dibuka pada 2–4 Juni, pengumuman hasil pada 5 Juni, dan daftar ulang pada 6–8 Juni 2026.
Sementara itu, jalur domisili, afirmasi, dan mutasi akan berlangsung pada 9–13 Juni 2026, dengan pengumuman hasil pada 14 Juni dan tahap daftar ulang pada 15–17 Juni 2026.
Sebagai bagian dari inovasi layanan publik, Pemkot Makassar menghadirkan sistem digital terintegrasi melalui aplikasi LONTARA+ yang dapat dipantau secara real-time oleh masyarakat.
Selain melalui aplikasi, akses layanan juga tetap disediakan melalui laman resmi SPMB Makassar guna memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat mengikuti proses pendaftaran dengan mudah.
Munafri menjelaskan, sistem baru tersebut dirancang untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul pada pelaksanaan SPMB tahun sebelumnya, termasuk kendala server dan dugaan praktik titipan yang memicu keresahan publik.
“Semua sistem tahun lalu kita evaluasi. Apa yang kurang kita perbaiki. Tahun ini kita pastikan tidak ada lagi alasan server down,” tegasnya.
Untuk mengantisipasi gangguan teknis, Pemkot Makassar menyiapkan tiga server terpisah untuk jenjang TK, SD, dan SMP. Sistem juga dilengkapi fitur live chat pengaduan, notifikasi otomatis melalui WhatsApp dan email, hingga pengecekan data siswa seperti NISN dan status kepesertaan.
Tak hanya itu, terdapat pula fitur pencocokan otomatis titik koordinat alamat, input ukuran seragam gratis, serta unggahan dokumen saat proses daftar ulang.
Munafri juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak lagi memanfaatkan celah dalam jalur domisili atau zonasi dengan cara memindahkan kartu keluarga demi masuk ke sekolah tertentu.
Menurutnya, praktik tersebut justru menimbulkan ketimpangan daya tampung sekolah dan menghambat pemerataan pendidikan.
“Kami minta semua pihak bisa saling memahami. Jangan lagi memaksakan pindah KK hanya demi sekolah tertentu. Akibatnya ada sekolah yang penuh, sementara sekolah lain kekurangan peserta didik,” jelasnya.
Ia menegaskan, pemerataan peserta didik menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan SPMB 2026 agar kualitas pendidikan dapat meningkat secara merata di seluruh satuan pendidikan.
Dengan sistem yang lebih terbuka dan terintegrasi, Munafri optimistis pelaksanaan SPMB 2026 akan berlangsung lebih tertib, bersih, dan akuntabel.
“Kalau sistemnya transparan, semua bisa mengawasi. Itu yang kita mau, supaya tidak ada lagi ruang untuk permainan,” pungkasnya. (*)
