SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar terus mematangkan persiapan program Taman Pendidikan Anak Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya) Mulia yang direncanakan mulai beroperasi pada Juni 2026.
Hal tersebut dibahas dalam rapat lanjutan yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly, di Ruang Rapat Sekda, Balai Kota Makassar, Jumat (22/5/2026).
Rapat turut dihadiri Dewan Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Makassar Fatma Wahyuddin, perwakilan Bunda PAUD, Kepala Dinas Pendidikan Makassar Achi Soleman, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) drg Ita Anwar, serta Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Irwan Bangsawan.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas secara menyeluruh skema operasional Tamasya Mulia yang nantinya akan berlokasi di salah satu ruangan Gedung Balai Kota Makassar.
Program ini disiapkan sebagai layanan pengasuhan anak bagi pegawai lingkup Pemkot Makassar yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat penitipan, tetapi juga menghadirkan layanan edukasi dan stimulasi tumbuh kembang anak secara optimal.
Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) diminta menyatukan persepsi terkait konsep layanan, dukungan sumber daya manusia (SDM), hingga kesiapan penganggaran program.
Dinas Pendidikan diarahkan menyiapkan dukungan tenaga pendidik PAUD, sementara DPPPA akan mendukung layanan konseling dan pengasuhan anak.
Sekda Makassar, Andi Zulkifly, menegaskan bahwa Tamasya Mulia merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kota Makassar yang telah dilaporkan kepada Wali Kota Makassar.
Menurutnya, program tersebut tidak sekadar menghadirkan layanan penitipan anak, namun juga mengedepankan aspek pendidikan dan pembentukan karakter sejak dini.
“Visi dari program ini bukan sekadar menitipkan anak, tetapi juga mendidik anak. Karena itu, kita membutuhkan pengasuh dan tenaga pendidik yang memiliki kapasitas dan sertifikasi yang baik,” ujar Andi Zulkifly.
Mantan Kepala Bappeda Makassar itu menjelaskan, tantangan utama program terletak pada penyediaan SDM profesional yang harus diimbangi dengan dukungan anggaran operasional yang memadai.
Ia menilai, konsep Tamasya Mulia memiliki tanggung jawab lebih besar dibanding layanan penitipan anak pada umumnya karena turut menghadirkan unsur pendidikan selama proses pengasuhan berlangsung.
Sebagai langkah awal, masing-masing OPD diminta menunjuk tiga pegawai yang dapat membantu operasional sementara sambil menunggu skema permanen disusun.
Selain itu, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Makassar diminta melakukan kajian terkait kebutuhan operasional, standar layanan, sarana dan prasarana, rasio pengasuh anak, hingga proyeksi kebutuhan anggaran jangka panjang.
Sekda juga meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengkaji kemungkinan penempatan SDM melalui skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) guna mendukung operasional program tersebut.
Menurut Andi Zulkifly, tahap awal pelaksanaan harus difokuskan pada pemenuhan standar dasar pelayanan sebelum dilakukan pengembangan lebih lanjut.
“Yang paling penting sekarang adalah memperkuat basic-nya dulu, mulai dari sarana prasarana, standar keamanan, rasio pengasuh, hingga sistem pengawasan. Jangan sampai program dibuka sebelum standar minimalnya terpenuhi,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya perencanaan matang dan dukungan penganggaran sebagai fondasi keberlanjutan program di masa mendatang.
Pemkot Makassar menargetkan Tamasya Mulia mulai beroperasi pada Juni 2026 dan direncanakan diluncurkan bertepatan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) mendatang. (*)
