SOLUSIMEDIA.ID, JAKARTA — Pemerintah Kota Makassar kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dalam sektor pendidikan. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Kota Makassar menerima Penghargaan Apresiasi Komitmen Wajib Belajar 13 Tahun dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia pada momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Atip Latipulhayat, dalam rangkaian peringatan Hardiknas 2026 yang berlangsung di Kantor Kemendikdasmen RI, Jakarta, Senin (25/5/2026) malam.
Pengakuan nasional itu diberikan sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat atas komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperluas akses pendidikan melalui penguatan program Wajib Belajar 13 Tahun, yang mencakup satu tahun pendidikan anak usia dini (PAUD) dan 12 tahun pendidikan dasar hingga menengah.
Usai menerima penghargaan, Munafri Arifuddin menyampaikan apresiasi tersebut dipersembahkan bagi seluruh insan pendidikan di Kota Makassar, mulai dari tenaga pendidik, orang tua, hingga peserta didik yang selama ini turut berkontribusi dalam membangun kualitas pendidikan.
“Penghargaan ini saya dedikasikan untuk seluruh guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan anak-anak didik di Kota Makassar. Ini adalah hasil kerja keras bersama seluruh tenaga pendidik di kota ini,” ujar Munafri.
Wali Kota yang akrab disapa Appi itu menegaskan, program wajib belajar 13 tahun bukan sekadar menjalankan amanat regulasi, melainkan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan tidak ada lagi anak di Makassar yang kehilangan akses pendidikan.
“Kita ingin mencetak generasi masa depan Makassar yang cerdas dan berkarakter. Tidak boleh ada lagi anak di Kota Makassar yang putus sekolah ataupun kehilangan akses pendidikan,” katanya.
Menurut Appi, Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat sektor pendidikan melalui peningkatan anggaran pendidikan, pemerataan fasilitas sekolah, serta menghadirkan berbagai program inovatif seperti bantuan pendidikan dan beasiswa daerah dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan yakni pembentukan Tim Relawan Aksi Pengembalian Anak Tidak Sekolah (ATS) yang diluncurkan pada momentum Hardiknas 2026. Tim tersebut bertugas menjaring dan mengembalikan anak-anak putus sekolah agar kembali memperoleh hak pendidikan.
Munafri juga menekankan bahwa pendidikan menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Kota Makassar. Karena itu, berbagai kebijakan terus dihadirkan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan, termasuk perhatian khusus bagi tenaga pengajar di wilayah kepulauan dan daerah terluar Kota Makassar.
“Kami memberikan insentif tambahan kepada tenaga pengajar yang bertugas jauh dari pusat kota, khususnya di pulau-pulau terluar Kota Makassar. Ini adalah bentuk penghargaan atas dedikasi mereka dalam mencerdaskan anak-anak bangsa,” ungkapnya.
Selain itu, Pemkot Makassar turut menggandeng sektor swasta melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) guna mendukung pengembangan fasilitas dan infrastruktur pendidikan.
Appi menjelaskan, pemerintah juga membentuk satuan tugas serta relawan anak putus sekolah untuk memastikan seluruh anak usia sekolah dapat kembali mengakses pendidikan formal maupun nonformal.
“Kami membangun satgas dan relawan anak putus sekolah untuk memastikan semua anak kembali masuk sekolah. Tidak boleh ada lagi anak di Kota Makassar yang tidak mendapatkan hak pendidikan,” tegasnya.
Dalam pengembangan sektor pendidikan, Pemerintah Kota Makassar juga terus menjaga keseimbangan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Menurutnya, sekolah swasta memiliki kontribusi besar dalam membantu memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat.
Sebagai bentuk dukungan, Pemkot Makassar menjalin kerja sama dengan sekolah swasta agar siswa yang belum tertampung di sekolah negeri tetap dapat melanjutkan pendidikan melalui bantuan biaya pendidikan yang bersumber dari APBD Kota Makassar.
Munafri menambahkan, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan juga menjadi fokus pemerintah dalam beberapa tahun terakhir guna menciptakan ruang belajar yang aman, sehat, dan nyaman bagi peserta didik maupun tenaga pengajar.
Ia pun menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan program pendidikan di Kota Makassar.
Pemerintah Kota Makassar, lanjut Appi, juga membuka ruang bagi pihak swasta untuk menghadirkan program pendidikan penyetaraan bagi anak-anak putus sekolah agar mereka tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan.
“Semua anak harus sekolah. Pemerintah memastikan itu melalui berbagai instrumen dan regulasi yang diterbitkan. Anak-anak yang putus sekolah harus kembali mendapatkan akses pendidikan, termasuk melalui program penyetaraan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, menyampaikan apresiasi atas penghargaan nasional yang diraih Pemerintah Kota Makassar tersebut.
“Ini merupakan penghargaan apresiasi bagi Pemerintah Kota Makassar atas komitmen Wajib Belajar 13 Tahun dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia,” ujar Achi Soleman.
Ia menegaskan, Dinas Pendidikan Kota Makassar terus berkomitmen menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Kota Makassar. (*)
