SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Sosial terus mempercepat persiapan pelaksanaan Program Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) sebagai bagian dari upaya modernisasi layanan perlindungan sosial.
Fokus utama program ini adalah memperkuat integrasi data penerima manfaat serta menyiapkan infrastruktur digital yang mendukung penyaluran bantuan secara lebih efektif dan tepat sasaran.
Langkah tersebut dilakukan untuk membangun sistem bantuan sosial yang transparan, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih cepat. Berbagai persiapan terus dimatangkan, mulai dari penguatan basis data, koordinasi lintas sektor, hingga penyediaan perangkat pendukung yang menjadi fondasi transformasi digital di sektor kesejahteraan sosial.
Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, mengatakan bahwa kualitas dan akurasi data menjadi elemen krusial dalam menyukseskan program digitalisasi bantuan sosial.
“Data yang terintegrasi dan tervalidasi menjadi faktor penting untuk memastikan proses penyaluran bantuan berjalan lebih efisien, tepat sasaran, serta menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya, Selasa (2/6/2026).
Menurut Andi Bukti, digitalisasi bansos merupakan langkah strategis yang tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat tata kelola program kesejahteraan sosial secara menyeluruh.
Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pemerintah melakukan pengawasan yang lebih optimal, mempercepat proses administrasi, serta mengurangi potensi kesalahan dalam pendataan maupun distribusi bantuan kepada masyarakat.
Ia menilai, transformasi digital menjadi instrumen penting dalam menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat. Selain itu, kehadiran sistem digital diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang lebih modern dan adaptif di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.
Program Piloting Digitalisasi Bansos juga dirancang untuk menjawab berbagai tantangan yang selama ini kerap ditemui dalam proses penyaluran bantuan sosial, seperti tumpang tindih data penerima manfaat, ketidaktepatan sasaran, hingga proses administrasi yang memerlukan waktu cukup panjang.
Melalui sistem yang terintegrasi, seluruh proses penyaluran bantuan dapat dipantau secara lebih transparan dan efisien. Digitalisasi juga diyakini mampu meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran sekaligus memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.
Pemerintah Kota Makassar berharap implementasi program ini dapat memperkuat sistem perlindungan sosial daerah dan menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, akurat, serta berkelanjutan.
Dengan dukungan data yang semakin terintegrasi dan infrastruktur digital yang terus diperkuat, Pemkot Makassar menargetkan program digitalisasi bansos dapat menjadi model pelayanan sosial modern yang efektif dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menjawab tantangan pelayanan publik di era transformasi digital. (*)
