SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, mengusulkan pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) di lingkungan DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota sebagai langkah memperkuat penyaluran serta tindak lanjut aspirasi warga dalam pembangunan daerah.
Gagasan tersebut disampaikan Aliyah saat menjadi narasumber pada Seminar Kebangsaan bertema “Inklusivitas Pembangunan Daerah Berkelanjutan yang Berbasis Lokal” yang diselenggarakan DPW PGK Sulawesi Selatan, Sabtu (6/6/2026).
Dalam pemaparannya, Aliyah menekankan pentingnya memperkuat hubungan antara masyarakat dan lembaga perwakilan daerah agar berbagai kebutuhan serta persoalan warga dapat terakomodasi secara berkelanjutan.
Menurutnya, aspirasi masyarakat tidak boleh hanya menjadi perhatian menjelang momentum politik atau pemilihan umum, melainkan harus menjadi bagian yang melekat dalam proses pembangunan daerah.
Aliyah menjelaskan, DPR RI saat ini telah memiliki Badan Aspirasi Masyarakat yang berfungsi sebagai wadah penerimaan dan penyaluran berbagai masukan dari masyarakat. Model tersebut dinilai layak diterapkan di daerah untuk memperluas ruang partisipasi publik.
“Di DPR RI terdapat Badan Aspirasi Masyarakat yang menjadi ruang penyaluran berbagai masukan dari masyarakat. Model seperti ini layak dipertimbangkan untuk dihidupkan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar aspirasi warga dapat terakomodasi lebih baik dan berkelanjutan,” ujar Aliyah.
Ia menilai masyarakat membutuhkan mekanisme yang lebih terstruktur dalam menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lingkungan masing-masing. Kehadiran BAM, kata dia, akan membantu memastikan setiap aspirasi yang masuk memperoleh tindak lanjut yang jelas dari lembaga legislatif.
Selain menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan DPRD, keberadaan badan tersebut juga diyakini dapat memperkuat fungsi representasi dan pengawasan yang menjadi tugas utama lembaga legislatif daerah.
Pada kesempatan itu, Aliyah yang hadir didampingi Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, Fatur Rahim, turut membagikan pengalaman dan perspektifnya sebagai bagian dari Pemerintah Kota Makassar dalam mendorong pembangunan yang lebih partisipatif.
Aliyah menuturkan, tingginya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat merupakan modal penting untuk mewujudkan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan warga.
Ia juga mengajak generasi muda untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam pembangunan daerah. Menurutnya, kontribusi anak muda tidak cukup hanya melalui aktivitas di media sosial, tetapi perlu diwujudkan melalui keterlibatan langsung di tengah masyarakat serta penyampaian gagasan yang konstruktif.
“Anak-anak muda harus hadir menjadi bagian dari solusi. Mereka memiliki energi, kreativitas, dan perspektif baru yang sangat dibutuhkan dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah,” katanya.
Lebih lanjut, Aliyah menegaskan bahwa pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila masyarakat diberikan ruang yang luas untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan.
Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan generasi muda perlu terus diperkuat agar pembangunan dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.
“Pembangunan yang berkelanjutan harus dimulai dari mendengarkan masyarakat. Ketika aspirasi warga dapat tersalurkan dengan baik, maka kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tuturnya.
Sebagai informasi, DPW PGK Sulawesi Selatan merupakan organisasi yang menghimpun berbagai elemen masyarakat untuk membangun ruang dialog, memperkuat semangat kebangsaan, serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan daerah. Aliyah berharap gagasan pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat di tingkat daerah dapat segera diwujudkan guna memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. (*)
