SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar terus memperkuat tata kelola data sektoral hingga tingkat kelurahan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan data pembangunan yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) bertema “Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan dalam Mewujudkan Data Statistik Sektoral yang Akurat” di Aston Makassar Hotel & Convention Center, Rabu (17/6/2026).
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, Wiena Hardian Pratama, serta Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Bagian Pemberdayaan Masyarakat Setda Kota Makassar, Asniar. Bimtek diikuti oleh aparatur kelurahan yang berperan sebagai garda terdepan dalam penyediaan dan pengelolaan data pembangunan di wilayah masing-masing.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Muhammad Roem, menegaskan bahwa data kini menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan modern yang berbasis bukti (evidence-based policy). Menurutnya, kualitas kebijakan pemerintah sangat ditentukan oleh kualitas data yang dimiliki.
“Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan kebutuhan mendasar dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga evaluasi pembangunan. Karena itu, penguatan kapasitas aparatur kelurahan dalam pengelolaan data menjadi langkah strategis yang harus terus dilakukan,” ujarnya.
Roem menjelaskan, kelurahan saat ini tidak lagi sekadar menjadi objek pembangunan, melainkan telah bertransformasi menjadi subjek sekaligus ujung tombak pembangunan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Karena itu, setiap program pembangunan membutuhkan dukungan data statistik yang berkualitas agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan warga.
Ia menambahkan, implementasi Satu Data Indonesia merupakan amanat nasional yang bertujuan memperbaiki tata kelola data pemerintahan agar lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Makassar berkomitmen mendukung penerapan SDI hingga pada level pemerintahan paling bawah.
“Penyelenggaraan Satu Data Desa/Kelurahan Indonesia harus tetap berpedoman pada prinsip-prinsip Satu Data Indonesia, yakni standar data, metadata, interoperabilitas data, serta penggunaan kode referensi dan data induk yang sama. Dengan prinsip tersebut, kualitas dan keterpaduan data dapat terus terjaga,” jelasnya.
Sebagai bagian dari implementasi SDI, Pemerintah Kota Makassar melalui Diskominfo juga mendorong penguatan Program Kelurahan Cinta Statistik (Kelurahan Cantik). Program ini diarahkan untuk meningkatkan literasi statistik aparatur dan masyarakat, mendorong standardisasi pengelolaan data, mengoptimalkan pemanfaatan data dalam pembangunan, serta melahirkan agen-agen statistik di tingkat kelurahan.
Melalui kegiatan bimtek ini, para peserta dibekali pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan data statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia. Aparatur kelurahan diharapkan mampu menghasilkan data yang valid dan berkualitas sebagai dasar penyusunan program pembangunan yang lebih terukur dan berkelanjutan.
Roem berharap kegiatan tersebut menjadi langkah konkret dalam membangun budaya pengelolaan data yang baik di lingkungan kelurahan. Dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten, pengelolaan data statistik sektoral di tingkat kelurahan diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kota Makassar.
“Melalui sinergi seluruh pihak, kita ingin mewujudkan tata kelola data yang semakin kuat, terintegrasi, dan mampu menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat untuk kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (*)
