SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat transformasi pengelolaan persampahan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah mendorong pemanfaatan dana kelurahan untuk membangun ekosistem pengelolaan sampah yang terintegrasi hingga tingkat masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, saat membuka Diseminasi Kebijakan Pembangunan Perkotaan Tahun 2026 yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar di Hotel Melia Makassar, Kamis (25/6/2026).
Kegiatan yang mengangkat tema “Membangun Ekosistem Pengelolaan Persampahan yang Terintegrasi Melalui Sinergi Perencanaan, Pembiayaan, dan Pengelolaan Aset Daerah Melalui Pemanfaatan Dana Kelurahan” itu dihadiri para camat, lurah, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dalam arahannya, Andi Zulkifly menegaskan bahwa persoalan sampah kini menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Kota Makassar. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan, terutama pemerintah kecamatan dan kelurahan, dituntut memiliki pemahaman yang sama dalam mendukung kebijakan baru tersebut.
“Kegiatan ini sangat penting karena kita membahas kebijakan baru terkait pengelolaan persampahan yang akan diperkuat melalui pemanfaatan dana kelurahan. Seluruh pihak harus memahami dan menjalankannya secara optimal agar tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud,” ujarnya.
Mantan Camat Ujung Pandang itu juga mengingatkan para lurah agar aktif mengikuti berbagai forum sosialisasi maupun diseminasi kebijakan pemerintah. Menurutnya, kegiatan semacam itu tidak hanya menjadi bagian dari tanggung jawab jabatan, tetapi juga sarana meningkatkan kapasitas dan wawasan aparatur dalam memahami arah pembangunan daerah.
“Banyak kebijakan baru yang perlu dipahami bersama. Forum seperti ini menjadi kesempatan penting untuk memperluas pengetahuan sekaligus meningkatkan kompetensi aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan,” katanya.
Andi Zulkifly menjelaskan bahwa peningkatan volume sampah merupakan konsekuensi yang tidak terhindarkan dari pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Fenomena tersebut menjadi tantangan yang saat ini dihadapi hampir seluruh kota besar di Indonesia, termasuk Makassar.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selalu diikuti peningkatan aktivitas konsumsi masyarakat. Dampaknya, jumlah sampah yang dihasilkan juga terus bertambah dari tahun ke tahun,” jelasnya.
Karena itu, Pemerintah Kota Makassar terus melakukan pembenahan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh, mulai dari penguatan pengurangan sampah di tingkat sumber hingga modernisasi pengelolaan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
Menurutnya, paradigma lama yang hanya berfokus pada pengangkutan dan pembuangan sampah ke TPA harus segera ditinggalkan. Pengelolaan sampah saat ini harus berorientasi pada pengurangan timbulan sampah melalui pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan kembali.
“Yang paling penting adalah bagaimana mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA. Sampah harus dipandang sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat bagi masyarakat apabila dikelola dengan baik,” ungkapnya.
Untuk mendukung tujuan tersebut, Pemkot Makassar telah menyiapkan dua langkah besar. Pertama, melakukan pembenahan TPA dengan menerapkan sistem sanitary landfill yang lebih ramah lingkungan. Kedua, memperkuat upaya reduksi sampah melalui pemilahan dan pengolahan di tingkat masyarakat.
Meski demikian, Andi Zulkifly menilai tantangan terbesar bukan terletak pada pembangunan infrastruktur, melainkan perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah.
“Yang paling sulit adalah mengubah kebiasaan. Kita ingin membangun budaya baru, dari budaya membuang sampah menjadi budaya memilah dan mengelola sampah. Ini membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, termasuk para lurah sebagai ujung tombak pemerintah di masyarakat,” tegasnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Makassar mengalokasikan sebagian dana kelurahan untuk pembangunan sarana pengelolaan sampah yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Fasilitas tersebut meliputi bank sampah, TPS 3R, komposter, hingga berbagai sarana pengolahan sampah lainnya.
Sekda Makassar meminta para lurah melakukan perencanaan yang matang sebelum mengusulkan program agar setiap fasilitas yang dibangun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan dapat beroperasi secara berkelanjutan.
“Silakan petakan kebutuhan wilayah masing-masing. Tentukan fasilitas yang paling efektif untuk mengurangi timbulan sampah. Yang terpenting, fasilitas itu dimanfaatkan masyarakat dan memberikan manfaat jangka panjang,” ujarnya.
Selain itu, para lurah juga didorong untuk menginventarisasi aset maupun lahan milik pemerintah yang berpotensi dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan TPS 3R dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
Lebih jauh, Andi Zulkifly mengungkapkan bahwa pengelolaan sampah kini menjadi salah satu indikator utama dalam evaluasi kinerja lurah yang dilakukan langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
Penilaian tersebut tidak hanya melihat kondisi kebersihan wilayah, tetapi juga mengukur keberhasilan pemerintah kelurahan dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang mampu mengurangi volume sampah menuju TPA.
“Penilaian utama Pak Wali Kota terhadap kinerja lurah salah satunya adalah pengelolaan sampah. Yang dilihat bukan hanya wilayah bersih atau tidak, tetapi bagaimana sistem pengelolaan sampah berjalan efektif dan mampu menekan jumlah sampah yang masuk ke TPA,” pungkasnya.
Melalui kegiatan diseminasi ini, Pemerintah Kota Makassar berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah kota, kecamatan, dan kelurahan dalam menciptakan sistem pengelolaan persampahan yang efektif, berkelanjutan, serta berbasis partisipasi masyarakat menuju Makassar yang lebih bersih dan ramah lingkungan. (*)
