SOLUSIMEDIA.ID,MAKASSAR– Keputusan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memberikan diskresi kepada Ilham Arief Sirajuddin (IAS) untuk maju dalam Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulawesi Selatan dinilai belum secara otomatis mengubah peta dukungan para pemilik suara.
Pengamat politik Arief Wicaksono menjelaskan, diskresi pada dasarnya merupakan kewenangan organisasi untuk memberikan kesempatan kepada figur tertentu agar dapat mengikuti proses kontestasi, meski terdapat persyaratan internal yang belum sepenuhnya terpenuhi.
“Diskresi itu pada dasarnya adalah pemberian akses kepada orang-orang yang dianggap memiliki kapasitas. Biasanya diberikan kepada mereka yang tidak sepenuhnya memenuhi syarat atau memiliki catatan tertentu dalam organisasi,” ujar Arief, Kamis (25/6/2026).
Menurutnya, pemberian diskresi kepada IAS berkaitan dengan ketentuan internal partai, khususnya aspek PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela). Ia menilai rekam jejak politik IAS yang sempat berpindah dari Golkar ke Partai Demokrat menjadi salah satu pertimbangan dalam aspek loyalitas kader.
Meski demikian, Arief berpandangan DPP Golkar melihat Musda Sulsel sebagai momentum penting sehingga memberikan ruang bagi IAS untuk ikut berkompetisi.
“Karena Musda ini dianggap sebagai momentum penting bagi perkembangan Partai Golkar di Sulawesi Selatan, maka faktor-faktor yang berkaitan dengan PDLT itu dikesampingkan terlebih dahulu melalui pemberian diskresi,” katanya.
Arief menambahkan, mekanisme diskresi bukan hal baru dalam dinamika internal Partai Golkar. Pada sejumlah Musda sebelumnya, kebijakan serupa juga pernah diberikan kepada lebih dari satu kandidat.
“Pemberian diskresi bisa memiliki banyak makna. Jangan langsung diartikan bahwa yang mendapatkan diskresi pasti akan terpilih,” ujarnya.
Di sisi lain, Arief menilai konstelasi dukungan di tingkat DPD II hingga kini masih menunjukkan kecenderungan mengarah kepada Munafri Arifuddin (Appi).
“Peluang Pak IAS tentu tetap ada, tetapi dari informasi yang berkembang, dukungan 22 DPD II saat ini mengarah kepada Pak Munafri Arifuddin. Itu menunjukkan peta dukungan di daerah relatif masih sama,” jelasnya.
Ia menilai IAS saat ini memperoleh dukungan dari tingkat pusat, termasuk Ketua Umum dan DPP Golkar. Namun, menurutnya, dukungan tersebut tidak serta-merta menentukan pilihan para pemilik suara di daerah.
“Bagi yang memahami dinamika Golkar, diskresi lebih dimaknai sebagai pemberian akses untuk ikut maju dalam Musda, bukan penentu hasil akhir ataupun jaminan kemenangan,” katanya.
Arief menegaskan, tanpa adanya diskresi, IAS tidak dapat mengikuti kontestasi karena adanya persyaratan PDLT yang harus dipenuhi setiap calon ketua.
“Kalau tidak mendapatkan diskresi, beliau tidak bisa ikut Musda karena ada syarat PDLT. Jadi fungsi diskresi pada dasarnya adalah membuka jalan agar yang bersangkutan dapat mengikuti proses pencalonan,” pungkasnya.*
