“Kalau terus terjadi perselisihan, pemerintah tentu sulit terlibat karena harus menjaga netralitas. Karena itu saya mengusulkan adanya lembaga independen yang dapat memastikan legalitas kelembagaan adat sehingga pemerintah memiliki dasar yang jelas untuk bersinergi,” jelasnya.
Appi menilai Kerajaan Tallo memiliki posisi strategis dalam perjalanan sejarah Kota Makassar. Bersama Kerajaan Gowa, Tallo dikenal sebagai “Kerajaan Kembar” dengan filosofi dua raja satu rakyat yang menjadi fondasi berkembangnya Makassar sebagai pusat perdagangan dan peradaban di kawasan timur Nusantara.
Menurutnya, sejarah besar tersebut perlu diwujudkan dalam bentuk kawasan budaya yang mampu menjadi pusat edukasi sekaligus destinasi wisata sejarah. Karena itu, Pemerintah Kota Makassar berencana merevitalisasi kawasan situs Kerajaan Tallo, termasuk membangun Balla Lompoa sebagai ruang budaya yang hidup.
Ia berharap kawasan tersebut nantinya menjadi pusat berbagai aktivitas pelestarian budaya, seperti pertunjukan tari tradisional, kegiatan menenun, hingga ruang edukasi yang mengisahkan perjalanan Kerajaan Tallo, sejarah lahirnya Kota Makassar, serta peran kerajaan sebagai pusat perdagangan maritim pada masanya.
