SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kota Makassar harus menghasilkan dampak nyata dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, bukan sekadar menjadi agenda seremonial yang berulang setiap tahun.
Penegasan tersebut disampaikan Munafri saat membuka High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 yang dirangkaikan dengan Launching Proyek Perubahan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan IV Tahun 2026, di Aston Hotel Makassar, Jalan Sultan Hasanuddin, Senin (13/7/2026).
Dalam arahannya, Munafri menekankan bahwa digitalisasi harus mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta mempercepat pelayanan publik. Menurutnya, implementasi digitalisasi tidak boleh berhenti pada tahap perencanaan dan pembahasan tanpa realisasi yang jelas.
“Saya butuh data dan progres dari digitalisasi ini. Hampir setiap tahun kita membahas hal yang sama, tetapi hasilnya belum benar-benar terlihat. Yang dibutuhkan sekarang adalah implementasi yang nyata,” tegas Munafri.
Ia menilai forum TP2DD harus menjadi ruang untuk menghasilkan langkah konkret, bukan sekadar agenda rutin tahunan tanpa tindak lanjut. Digitalisasi, kata dia, harus dibangun berdasarkan kebutuhan nyata organisasi (needs) dan tujuan yang ingin dicapai (wants), sehingga mampu menyelesaikan persoalan birokrasi secara efektif.
Munafri juga mengingatkan bahwa keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada kesamaan cara pandang di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, digitalisasi tidak akan berjalan optimal apabila hanya didorong oleh pimpinan, sementara pelaksana di lapangan masih mempertahankan pola kerja konvensional.
“Digitalisasi bukan hanya perubahan sistem, tetapi bagaimana mampu mengubah tatanan kerja secara menyeluruh,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penerapan digitalisasi harus disertai mekanisme evaluasi yang jelas. Sistem yang terintegrasi dinilai mampu memperkuat transparansi, akuntabilitas, memangkas birokrasi yang berbelit, serta meminimalkan potensi penyimpangan, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, mengatakan transformasi digital kini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Menurut Aliyah, Pemerintah Kota Makassar terus berkomitmen mempercepat transformasi digital melalui TP2DD dengan memperluas digitalisasi layanan publik dan transaksi keuangan daerah. Langkah tersebut diharapkan mampu mempermudah masyarakat mengakses layanan pemerintah sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Aliyah juga mengapresiasi peluncuran proyek perubahan peserta PKN Tingkat II Angkatan IV Tahun 2026. Menurutnya, setiap inovasi yang lahir dari program tersebut harus mampu diimplementasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya berhenti sebagai konsep.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Andi Asminullah, menjelaskan bahwa digitalisasi layanan perpajakan terus diperkuat melalui integrasi layanan ke aplikasi Lontara+.
Melalui platform tersebut, masyarakat kini dapat mencetak SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara mandiri, mendaftarkan objek pajak, mengajukan perubahan data, melakukan pembayaran secara elektronik, hingga mencetak bukti pembayaran tanpa harus datang ke kantor Bapenda.
Asminullah menyebut seluruh pembayaran pajak di Bapenda saat ini telah dilakukan secara non-tunai dan langsung disetorkan ke bank sehingga tidak ada lagi penerimaan uang tunai oleh petugas.
“Kalau kami sebenarnya sudah 100 persen digitalisasi. Tidak ada lagi penerimaan uang tunai di Bapenda. Kalaupun masyarakat datang ke loket, pembayaran tetap dilakukan langsung melalui bank,” jelasnya.
Ia menambahkan, kemudahan layanan digital tersebut mulai berdampak positif terhadap penerimaan daerah. Hingga triwulan II Tahun 2026, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar meningkat lebih dari Rp100 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Kalau kepatuhan masyarakat semakin baik, tentu berdampak pada peningkatan PAD. Hingga triwulan kedua, capaian kita sudah meningkat sekitar Rp100 miliar lebih dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” pungkasnya. (*)
