SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Dinas Tata Ruang dan Bangunan (Distaru) Kota Makassar meluncurkan inovasi “Railing Besi” (Rekayasa Lingkungan Bentang Pesisir) sebagai upaya memperkuat pengawasan pemanfaatan ruang, khususnya di kawasan pesisir dan kepulauan. Program ini menjadi salah satu proyek perubahan yang dirancang untuk mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sekaligus memperkuat implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kota Makassar.
Kepala Distaru Kota Makassar, Muh Fuad Azis, mengatakan inovasi tersebut dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang. Pada tahap awal, Distaru memfokuskan kegiatan pada identifikasi seluruh bentang pesisir Kota Makassar selama dua bulan. Hingga saat ini, progres pelaksanaannya telah mencapai sekitar 75 persen.
“Ini adalah inovasi yang kami jalankan. Target awal menyelesaikan identifikasi kawasan pesisir sebagai dasar pengawasan dan penataan ruang, setelah itu akan dilanjutkan ke tahap menengah dan jangka panjang,” ujar Fuad, Rabu (22/7).
Fuad menjelaskan, Railing Besi dikembangkan sebagai sistem pengendalian tata ruang berbasis digital yang mampu mendeteksi, memantau, serta memverifikasi indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang, terutama di kawasan pesisir yang memiliki tingkat tekanan pembangunan cukup tinggi.
Pada tahap menengah, Distaru menargetkan penyelesaian pemetaan dan pengawasan seluruh kawasan pesisir Kota Makassar. Selanjutnya, pada tahap jangka panjang, sistem tersebut akan diperluas hingga mencakup seluruh wilayah Kota Makassar seluas sekitar 177 kilometer persegi.
Menurutnya, keberhasilan program ini membutuhkan dukungan lintas sektor. Karena itu, Distaru menggandeng berbagai organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, hingga aparat penegak hukum untuk memperkuat pengawasan pemanfaatan ruang.
“Program ini membutuhkan sinergi semua pihak, baik OPD, instansi vertikal maupun aparat penegak hukum agar pengendalian pemanfaatan ruang berjalan efektif,” katanya.
Fuad menyebut inovasi Railing Besi merupakan bagian dari implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2024 tentang RTRW. Regulasi tersebut menjadi landasan dalam memperkuat pengendalian tata ruang sekaligus mempercepat penyelesaian RDTR yang ditargetkan rampung tahun ini sesuai arahan Wali Kota Makassar.
Ia menilai keberadaan RDTR memiliki peran penting sebagai pedoman pembangunan, investasi, hingga penerbitan berbagai perizinan, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Selain itu, sistem tersebut mampu menekan potensi pelanggaran tata ruang yang selama ini masih terjadi di berbagai kawasan,” ujarnya.
Fuad mengungkapkan salah satu persoalan yang masih sering ditemukan ialah ketidaksesuaian fungsi bangunan dengan peruntukan kawasan dalam RTRW. Meski demikian, kondisi tersebut tidak serta-merta dikategorikan sebagai pelanggaran, melainkan menjadi indikasi yang perlu dikaji lebih lanjut.
“RTRW masih berupa rencana tata ruang sehingga setiap perubahan fungsi harus melalui mekanisme yang sesuai. Sistem Railing Besi akan mendeteksi indikasi tersebut sehingga pemerintah bisa melakukan evaluasi lebih awal,” tegasnya.
Ia menambahkan, pendekatan yang digunakan bukan semata-mata penindakan berupa pembongkaran bangunan. Distaru tengah menyiapkan Peraturan Wali Kota yang mengatur mekanisme insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan ruang, sehingga penyelesaian pelanggaran lebih mengedepankan pembinaan dan penyesuaian.
“Konsep Railing Besi bukan semata-mata membongkar bangunan, pendekatannya adalah penataan dan pembinaan. Karena itu kami menyebutnya bertangan besi tetapi berhati kapas, tegas dalam aturan namun tetap mengedepankan solusi agar masyarakat dapat menyesuaikan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Untuk mendukung pengawasan, Distaru juga membentuk Relawan Tata Ruang yang akan menjadi mitra pemerintah di lapangan. Langkah tersebut dinilai penting mengingat jumlah tenaga pengawas yang dimiliki saat ini hanya sekitar 53 orang, sementara wilayah yang harus diawasi mencakup 153 kelurahan dengan sekitar 347 ribu bangunan.
“Kami tidak mungkin mengawasi seluruh wilayah secara maksimal hanya dengan jumlah pengawas yang ada,” kata Fuad.
Selain memperkuat sumber daya manusia, Distaru mengembangkan sistem WebGIS yang menyajikan data spasial tata ruang secara digital. Melalui platform ini, masyarakat maupun pemerintah dapat mengakses informasi tata ruang, memantau pemanfaatan lahan, serta mengidentifikasi potensi pelanggaran secara cepat dan interaktif.
Ke depan, layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga akan diintegrasikan ke dalam WebGIS sehingga proses perizinan menjadi lebih transparan dan seluruh pembangunan dapat dipastikan sesuai dengan rencana tata ruang.
“Dengan integrasi tersebut, proses pelayanan PBG diharapkan semakin transparan, terukur, dan seluruh pembangunan dapat dipastikan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku,” ungkapnya.
Dalam pelaksanaannya, pengawasan kawasan pesisir dan kepulauan akan didukung teknologi drone serta pemetaan udara berbasis Light Detection and Ranging (LiDAR). Data tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam sistem digital sehingga perubahan pemanfaatan ruang dapat dipantau secara berkala.
“Di wilayah kepulauan kami menggunakan drone dan peta foto udara berbasis LiDAR,” ujarnya.
Laporan masyarakat nantinya juga akan diverifikasi melalui sistem WebGIS dengan membandingkan kondisi bangunan di lapangan terhadap data tata ruang dan PBG yang telah diterbitkan. Karena itu, Relawan Tata Ruang tidak hanya dibentuk di wilayah daratan, tetapi juga di pulau-pulau yang masuk dalam administrasi Kota Makassar.
Fuad berharap inovasi Railing Besi mampu menjadi instrumen utama dalam mencegah pelanggaran tata ruang sejak tahap perencanaan, pemanfaatan hingga pengendalian. Melalui sistem tersebut, pembangunan di Kota Makassar diharapkan berlangsung lebih tertib, berkelanjutan, serta tetap menjaga keseimbangan lingkungan.
“Inovasi Railing Besi diharapkan mampu mendukung visi Pemerintah Kota Makassar mewujudkan kota yang unggul, inklusif, aman, sekaligus menjadi instrumen untuk mencegah pelanggaran tata ruang sejak tahap perencanaan hingga pengendalian,” pungkasnya. (*)
