SOLUSIMEDIA.ID, DEPOK — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memaparkan langkah strategis Pemerintah Kota Makassar dalam membenahi sistem pengelolaan sampah pada forum City-to-City Learning and Innovation Lab: Waste Management Practices yang digelar United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) di The Margo Hotel, Kota Depok, Selasa (28/7/2026).
Forum tersebut menjadi wadah bagi pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia untuk saling berbagi praktik baik, pengalaman, dan inovasi dalam pengelolaan sampah perkotaan yang berkelanjutan.
Dalam paparannya, Munafri mengungkapkan bahwa Makassar tengah menghadapi tantangan besar akibat kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang selama bertahun-tahun masih menggunakan sistem open dumping, sehingga pemerintah kota harus menerima sanksi administrasi.
“Hari ini kami dalam posisi disuspend atau memiliki sanksi administrasi di TPA. Karena TPA kami seluas 21 hektare dengan timbunan sampah mencapai enam hingga tujuh meter dan masih menggunakan sistem open dumping,” ujarnya.
Menurut Munafri, kondisi tersebut menjadi titik awal bagi Pemkot Makassar untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh, dimulai dari transformasi pengelolaan TPA sesuai dengan arah kebijakan pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, proses perubahan menuju sistem sanitary landfill kini telah mencapai lebih dari 85 persen. Seluruh timbunan sampah telah ditutup menggunakan cover soil dan dilengkapi sistem pengelolaan gas metana serta air lindi.
Gas metana yang dihasilkan dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat di sekitar kawasan TPA, sedangkan air lindi diolah menjadi air baku yang dapat dimanfaatkan warga.
Meski demikian, Munafri menegaskan bahwa penyelesaian persoalan sampah tidak bisa hanya berfokus pada pengelolaan di hilir. Perubahan harus dimulai dari sumbernya, yakni rumah tangga.
Karena itu, Pemkot Makassar menggencarkan gerakan pemilahan sampah melalui kampanye sederhana dengan menyediakan dua tempat sampah di setiap rumah.
“Kampanye kami sederhana, cukup dua ember di setiap rumah. Satu untuk sampah organik dan satu lagi untuk sampah non-organik. Seluruh rumah tangga wajib memilikinya,” jelasnya.
Untuk mendukung pengolahan sampah organik, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar menghadirkan program Teba Modern sebagai fasilitas komunal, sekaligus mendorong pemanfaatan biopori di setiap rumah sebagai solusi pengolahan mandiri.
Program tersebut dikawal hingga tingkat lingkungan dengan melibatkan sekitar 6.000 Ketua RT yang bertugas memastikan komposter dan sistem pengelolaan sampah berjalan optimal di wilayah masing-masing.
Selain itu, Pemkot Makassar terus memperluas pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) di seluruh kecamatan sebagai bagian dari penguatan sistem pengelolaan sampah berbasis kawasan.
Upaya perubahan perilaku juga menyasar dunia pendidikan. Seluruh satuan pendidikan, mulai dari PAUD, SD hingga SMP, didorong menerapkan budaya memilah sampah sejak dini agar menjadi kebiasaan generasi muda.
“Kami ingin anak-anak sejak kecil terbiasa membedakan dan mengolah sampah dengan baik,” katanya.
Untuk memperkuat kolaborasi, Pemkot Makassar membentuk Dewan Lingkungan yang dipimpin Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar. Dewan ini melibatkan akademisi, pegiat lingkungan, komunitas, hingga pelaku ekonomi kreatif guna memperluas edukasi sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sampah.
Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat ekosistem ekonomi sirkular melalui pengembangan Bank Sampah Unit dan Bank Sampah Induk. Dukungan pendanaan diberikan agar transaksi pembelian sampah dari masyarakat dapat berjalan lancar dan kepercayaan warga terhadap sistem bank sampah tetap terjaga.
Munafri optimistis transformasi yang dilakukan, mulai dari pembenahan TPA, penguatan partisipasi masyarakat, pendidikan lingkungan, hingga pengembangan ekonomi sirkular, akan membawa Makassar keluar dari persoalan persampahan.
“Kami meyakini, insyaallah dengan proses yang kami lakukan, Kota Makassar akan menjadi kota yang paling pertama yang berhasil keluar dari persoalan persampahan di Indonesia,” tutupnya. (*)
