SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi melalui supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pelaksanaan proyek-proyek strategis tahun 2026.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Proyek Strategis Pemerintah Kota Makassar bersama Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV KPK yang dipimpin Kasatgas Korsup Wilayah IV KPK, Tri Budi Rahmanto, di Balai Kota Makassar, Jumat (31/7/2026).
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan supervisi yang dilakukan KPK merupakan langkah preventif untuk memastikan seluruh proyek strategis berjalan sesuai regulasi, selesai tepat waktu, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Munafri, rapat tersebut menjadi forum evaluasi menyeluruh terhadap progres pembangunan, mulai dari aspek perencanaan, manajemen konstruksi, hingga pelaksanaan di lapangan.
“Ini adalah rapat pencegahan yang dilakukan oleh KPK untuk memastikan bahwa proyek-proyek itu bisa berjalan tepat waktu tanpa ada potensi untuk mangkrak dan sebagainya,” ujar Munafri.
Sejumlah proyek strategis yang menjadi fokus evaluasi meliputi pembangunan Stadion Untia, Makassar Government Center (MGC) Tahap II, Kantor Dinas Pendidikan, lanjutan pembangunan Puskesmas Ujung Pandang Baru, pengadaan seragam sekolah gratis untuk jenjang SD dan SMP, pembangunan PAUD Negeri Tamalanrea, hingga revitalisasi Lapangan Karebosi.
Wali Kota yang akrab disapa Appi menegaskan seluruh rekomendasi dan masukan dari KPK akan menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Makassar sebagai upaya memastikan seluruh proyek berjalan sesuai target.
Menurutnya, ketepatan waktu merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pelaksanaan proyek pemerintah. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta memperketat pengawasan pada setiap tahapan pekerjaan agar potensi keterlambatan dapat diantisipasi sejak dini.
“Kami meminta Inspektorat bersama seluruh SKPD teknis Pemkot Makassar memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai jadwal. Jika ditemukan potensi kendala, harus segera diantisipasi agar target penyelesaian dapat tercapai,” tegasnya.
Appi mengingatkan keterlambatan proyek fisik akan berdampak langsung terhadap penyelesaian pekerjaan dalam tahun anggaran berjalan. Oleh sebab itu, kualitas perencanaan harus terus diperkuat agar pelaksanaan proyek tidak terkendala target yang kurang realistis.
“Proses perencanaan harus lebih diperbaiki lagi ke depannya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang membuat anggaran yang dikeluarkan menjadi anggaran yang sia-sia,” katanya.
Selain aspek perencanaan dan ketepatan waktu, Munafri juga memberi perhatian khusus terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah memastikan proses tender berlangsung secara transparan, profesional, dan bebas dari konflik kepentingan.
Menurutnya, rekam jejak penyedia jasa harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam proses pengadaan untuk meminimalkan potensi permasalahan di kemudian hari.
“Jangan sampai terindikasi di dalamnya ada para penyedia atau pemenang tender yang mendapatkan red flag atau ada catatan dari KPK. Yang kedua, jangan sampai ada oknum-oknum yang punya hubungan-hubungan lain secara internal dengan para penyedia dan atau pihak ketiga,” tegas Appi.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Makassar tidak menginginkan proyek yang dibiayai dari anggaran publik berakhir mangkrak atau tidak selesai sesuai target. Karena itu, seluruh catatan dan rekomendasi hasil supervisi KPK harus menjadi pedoman bagi setiap perangkat daerah dalam menjalankan proyek strategis.
Di akhir pertemuan, Munafri menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK atas pendampingan dan pengawasan yang terus diberikan kepada Pemerintah Kota Makassar.
Menurutnya, sinergi antara Pemkot Makassar dan KPK menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem pemerintahan yang bersih, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap proyek strategis dapat diselesaikan secara efektif, tepat waktu, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (*)
