SOLUSIMEDIA.ID, MALANG — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menghadiri Forum Koordinasi Nasional Penguatan Komitmen Pemerintah Daerah dalam Implementasi Social Contracting untuk Pencegahan dan Pengendalian AIDS, Tuberkulosis (TBC), dan Malaria (ATM).
Forum yang digelar Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) tersebut berlangsung di Harris Hotel & Conventions Malang, Jawa Timur, 4–7 Agustus 2026.
Kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat komitmen dalam mempercepat eliminasi AIDS, TBC, dan malaria. Pendekatan social contracting didorong sebagai salah satu strategi dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil sebagai mitra dalam mendukung pelayanan dan program kesehatan.
Dalam kegiatan tersebut, Aliyah hadir didampingi Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. H. Ahmad Asy’Arie.
Forum nasional ini turut menghadirkan sejumlah narasumber dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), BAZNAS RI, serta perwakilan pemerintah daerah dari berbagai wilayah.
Para narasumber berbagi kebijakan, strategi, serta praktik baik dalam pelaksanaan program kesehatan berbasis kemitraan, termasuk penguatan perencanaan dan penganggaran program.
Aliyah menilai forum tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus mempelajari berbagai inovasi yang telah diterapkan di daerah lain.
Menurutnya, upaya pencegahan dan pengendalian AIDS, TBC, serta malaria membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah.
“Pencegahan dan pengendalian AIDS, tuberkulosis, dan malaria membutuhkan kolaborasi yang kuat. Melalui forum ini, Makassar memperoleh banyak pembelajaran untuk memperkuat kebijakan dan sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan agar layanan kesehatan semakin efektif dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” ujar Aliyah.
Selain penguatan komitmen pemerintah daerah, forum tersebut juga membahas peningkatan kapasitas organisasi perangkat daerah dalam perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program kesehatan melalui mekanisme Swakelola Tipe III dan IV atau Social Contracting.
Penguatan kapasitas tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mengoptimalkan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sekaligus memperluas kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil dalam mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan nasional.
Bagi Pemerintah Kota Makassar, partisipasi dalam forum ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat serta berbagai pemangku kepentingan.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendorong hadirnya layanan kesehatan yang semakin efektif, inklusif, berkelanjutan, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.(*)
