SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Tim Penggerak PKK (TP PKK) Kota Makassar melanjutkan Supervisi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (SMEP) 2026 di Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea, Rabu (19/8/2026).
Memasuki hari kedua pelaksanaan, SMEP menjadi momentum bagi TP PKK Kota Makassar untuk mengevaluasi penerapan 10 Program Pokok PKK sekaligus melihat capaian dan berbagai kendala yang dihadapi pengurus di tingkat kecamatan hingga kelurahan.
Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, mengatakan SMEP tidak hanya dilakukan untuk mengecek administrasi maupun laporan kegiatan. Evaluasi tersebut juga bertujuan memastikan program PKK benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“SMEP ini sangat bermanfaat untuk kita melihat bagaimana program-program kita berjalan di kecamatan dan kelurahan. Kita juga bisa melihat apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu kita tingkatkan,” ujar Melinda.
Ia menilai dinamika persoalan masyarakat membuat gerakan PKK harus terus beradaptasi. Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK pada 2026, kata dia, perlu diarahkan pada isu-isu yang memberikan dampak langsung terhadap keluarga dan lingkungan.
Beberapa isu yang menjadi perhatian meliputi pencegahan stunting, pemberdayaan ekonomi keluarga melalui UMKM, peningkatan kualitas pendidikan anak, hingga kepedulian terhadap lingkungan.
“PKK harus semakin responsif dan adaptif. Kita tidak bisa hanya menjalankan program secara rutinitas, tetapi harus melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini,” katanya.
Dalam SMEP di Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea, persoalan persampahan menjadi salah satu fokus yang mendapat perhatian Melinda. Ia mendorong kader PKK mengambil peran aktif dalam membangun kebiasaan memilah dan mengelola sampah mulai dari rumah.
Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat harus dimulai dari lingkungan terkecil, terutama keluarga. Kader PKK dinilai memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan keluarga dan masyarakat di wilayah masing-masing.
“Persoalan sampah ini harus kita mulai dari rumah. Ibu-ibu PKK harus menjadi contoh bagaimana sampah dipilah dan dikelola. Dengan begitu, sampah yang masuk ke TPA bisa kita reduksi,” jelas Melinda.
Melinda juga mendorong optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di tingkat kelurahan. Menurutnya, pengurangan volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir membutuhkan keterlibatan seluruh unsur masyarakat.
“Kalau kita ingin menyelesaikan persoalan sampah, semua harus bergerak. Dari rumah, lingkungan, kelurahan, sampai kecamatan,” ujarnya.
Selain persoalan lingkungan, Melinda menekankan pentingnya dukungan pemerintah wilayah dalam menjalankan program PKK. Sinergi antara pengurus PKK dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan dinilai menjadi salah satu kunci agar program berjalan efektif.
“Kerja sama antara ibu-ibu dan bapak-bapak ini penting. Ibu-ibu bergerak di lapangan, sementara dukungan dari pemerintah kecamatan dan kelurahan juga sangat dibutuhkan agar program kita bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.
Rangkaian SMEP 2026 sebelumnya telah dilaksanakan di Kecamatan Manggala dan Panakkukang. Monitoring kemudian berlanjut ke Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea sebagai bagian dari evaluasi TP PKK Kota Makassar terhadap pelaksanaan program di setiap wilayah.
Melalui SMEP, TP PKK dapat memetakan capaian sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi pengurus di tingkat kecamatan dan kelurahan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi bahan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program.
Melinda berharap SMEP tidak sekadar menjadi agenda rutin tahunan, tetapi mampu menghasilkan langkah konkret dalam memperkuat peran PKK di tengah masyarakat.
Ia juga mendorong seluruh kader untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi agar 10 Program Pokok PKK dapat diterjemahkan menjadi kegiatan yang relevan, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi keluarga serta masyarakat.
“Yang kita harapkan bukan hanya programnya berjalan, tetapi bagaimana program itu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Melinda. (*)
