SOLUSIMEDIA.ID, JAKARTA — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin terus mendorong penyederhanaan birokrasi melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang ditempuh yakni mengintegrasikan ratusan aplikasi milik Pemerintah Kota Makassar ke dalam satu platform terpadu, Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar atau Lontara+.
Inovasi tersebut disampaikan Munafri saat menjadi narasumber dalam Talkshow Zona Inspirasi yang disiarkan langsung dari Studio Redaksi Kompas TV, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Dalam dialog bertajuk “Lontara+ Program Unggulan Pemkot Makassar”, Munafri menjelaskan bagaimana pemerintah kota memanfaatkan teknologi untuk menjawab kebutuhan masyarakat perkotaan yang menginginkan layanan publik lebih cepat, mudah, dan terintegrasi.
Menurut Munafri, sebelum dilakukan integrasi, Pemkot Makassar memiliki sekitar 358 aplikasi yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Banyaknya aplikasi tersebut justru berpotensi membuat sistem pelayanan menjadi terfragmentasi.
Karena itu, Lontara+ dikembangkan sebagai super app yang menjadi satu pintu bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan pemerintahan.
Melalui platform tersebut, warga dapat memperoleh layanan mulai dari administrasi kependudukan, penerbitan dokumen, layanan kesehatan, hingga berbagai informasi terkait perkotaan.
Lontara+ juga disiapkan sebagai kanal komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah. Warga dapat menyampaikan laporan maupun aspirasi terkait persoalan yang ditemui di lingkungan, seperti saluran air tersumbat, kerusakan fasilitas publik, kebersihan, hingga persoalan sosial.
Dengan sistem tersebut, masyarakat tidak lagi harus mendatangi kantor kelurahan, kecamatan, maupun kantor wali kota hanya untuk menyampaikan laporan.
Setiap aduan yang masuk menjadi informasi bagi pemerintah untuk mengetahui kondisi riil di lapangan. Laporan tersebut kemudian dapat ditindaklanjuti sesuai skala prioritas dan kewenangan perangkat daerah terkait.
Munafri menegaskan, digitalisasi birokrasi bukan sekadar upaya membuat aplikasi baru. Teknologi harus mampu memberikan dampak nyata berupa layanan yang lebih efektif, cepat, transparan, sekaligus memperpendek jarak antara pemerintah dan masyarakat.
Selain menyederhanakan pelayanan dasar, Pemkot Makassar juga mengarahkan transformasi digital untuk mendukung pengembangan ekosistem ekonomi, pendidikan, serta ruang kreativitas anak muda.
Salah satu inisiatif yang disiapkan untuk mendukung sektor tersebut yakni Makassar Youth Philosophy.
Munafri yang merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin mengakui bahwa pengembangan Lontara+ masih terus dilakukan. Penyempurnaan sistem akan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Ia menyebut, teknologi memang tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan secara instan. Namun, sistem digital memastikan setiap aspirasi masyarakat dapat tercatat dan memiliki mekanisme tindak lanjut yang lebih jelas.
Menurut Munafri, keberhasilan transformasi digital tidak semestinya diukur dari banyaknya aplikasi yang berhasil dibuat pemerintah.
Sebaliknya, ukuran utamanya adalah seberapa besar kemudahan yang benar-benar dirasakan masyarakat ketika mengakses pelayanan publik.
Pemkot Makassar pun berkomitmen melanjutkan pengembangan Lontara+ sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, terukur, dan berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat. (*)
