SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar memperkuat sistem pengamanan wilayah dengan mengandalkan teknologi digital dan kolaborasi lintas sektor. Langkah tersebut disiapkan untuk mencegah aksi anarkis sekaligus mempercepat respons terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Strategi itu disampaikan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi saat menghadiri Rapat Koordinasi Forkopimda Kota Makassar terkait Situasi Kamtibmas di Swiss-Belhotel, Jalan Ujung Pandang, Senin (31/8/2026).
Munafri menegaskan, menjaga kondusivitas kota bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun aparat keamanan. Keterlibatan TNI, Polri, organisasi kemasyarakatan (ormas), hingga masyarakat dinilai sangat penting untuk menciptakan sistem pengamanan yang lebih kuat.
“Pemerintah Kota terus kolaborasi keterlibatan TNI, Polri dan ormas untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban yang ada di Kota Makassar,” ujar Munafri.
Dalam rapat tersebut, Pemkot Makassar memaparkan skema pengamanan yang menggabungkan pemantauan berbasis teknologi, respons cepat di lapangan, koordinasi antarinstansi, serta penguatan peran masyarakat di tingkat komunitas.
Rakor tersebut turut dihadiri Kapolrestabes Makassar Kombes Pol. Arya Perdana, Dandim 1408/Makassar Ino Dwi Setyo Darmawan, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Andi Panca Sakti, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar Fathur Rahim.
Perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), KNPI, dan sejumlah organisasi kemasyarakatan juga hadir dalam pertemuan tersebut.
Salah satu strategi utama yang disiapkan Pemkot Makassar adalah memperluas sistem pengawasan melalui kamera Closed-Circuit Television (CCTV). Jaringan kamera tersebut ditargetkan dapat menjangkau berbagai wilayah, termasuk kawasan permukiman hingga tingkat lorong.
Pemkot Makassar menyiapkan sekitar 8.000 titik kamera pengawas yang nantinya terhubung melalui jaringan fiber optik menuju pusat kendali atau war room.
Pengembangan infrastruktur pengawasan digital ini juga telah dilakukan secara bertahap. Pada 2024, Pemkot Makassar memasang 230 unit CCTV di 202 titik. Jumlah tersebut kemudian bertambah menjadi 240 unit pada 212 titik pemantauan pada 2025.
Meski demikian, Munafri mengatakan proses integrasi seluruh jaringan CCTV masih terus dibenahi. Sejumlah koneksi jaringan masih dalam tahap penyelesaian dan pemeliharaan teknis agar seluruh sistem dapat berfungsi secara maksimal.
“Secepatnya ini akan bisa selesai dan mengaktivasi seluruh CCTV yang dimiliki oleh pemerintah kota sebagai dasar dari bagaimana kita bisa memantau melalui pola-pola pembangunan digital,” jelasnya.
Selain memperkuat pengawasan visual, Pemkot Makassar juga mengandalkan Call Center 112 sebagai jalur respons cepat bagi masyarakat. Layanan tersebut beroperasi selama 24 jam dan dapat digunakan untuk melaporkan berbagai kondisi darurat, mulai dari kriminalitas, persoalan medis, hingga bencana.
“Respon cepat 112, layanan panggilan darurat 24 jam terpadu untuk segala insiden kriminalitas, medis dan bencana ini kita aktifkan,” tegas Munafri.
Pemkot juga menilai penguatan keamanan di tingkat lorong tidak kalah penting. Kedekatan antarwarga di kawasan permukiman dianggap dapat menjadi sistem deteksi dini terhadap potensi konflik maupun gangguan keamanan.
Karena itu, organisasi kemasyarakatan didorong ikut mengambil peran sebagai penghubung informasi di lapangan. Munafri menyebut kondisi keamanan memiliki kaitan erat dengan aktivitas ekonomi, investasi, hingga sektor pariwisata di Makassar.
Menurutnya, kota yang aman dan kondusif akan memberikan rasa nyaman bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan wisatawan.
Aspek keberagaman juga menjadi perhatian Pemkot Makassar. Munafri mengapresiasi kontribusi FKUB dalam menjaga kerukunan masyarakat di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama.
Ia menyebut indeks toleransi Kota Makassar mengalami peningkatan signifikan, dari sebelumnya berada di peringkat ke-54 menjadi peringkat kesembilan secara nasional.
“Yang kita jaga bukan hanya konflik-konflik sosial, tapi juga konflik-konflik agama. Ini penting sekali,” kata Munafri.
Sementara itu, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol. Arya Perdana memaparkan perkembangan situasi kamtibmas dalam sepekan terakhir. Ia menyebut sejumlah gangguan keamanan menonjol mengalami penurunan.
Beberapa di antaranya yakni aksi balap liar, perkelahian kelompok, serta konvoi geng motor.
Berdasarkan evaluasi kepolisian, aksi geng motor dalam sepekan terakhir tercatat hanya satu kali. Angka tersebut menurun dibandingkan periode sebelumnya yang dapat terjadi hampir setiap hari.
Dalam periode yang sama, polisi mencatat empat aksi balap liar dan empat kasus tawuran dalam skala kecil.
Polrestabes Makassar juga mengamankan sedikitnya 55 orang yang berkaitan dengan berbagai pelanggaran hukum, termasuk kasus penganiayaan dan narkotika. Sejumlah orang di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses hukum.
Arya menegaskan, keberhasilan menjaga keamanan kota membutuhkan keterlibatan masyarakat karena jumlah personel kepolisian tidak sebanding dengan luas wilayah dan kompleksitas persoalan yang harus ditangani.
“Keamanan ini bukan hanya tugas kepolisian. Polisi jumlahnya sedikit. Tidak mungkin kita bisa menjaga keamanan dengan cepat kalau tidak dibantu kepedulian dan partisipasi masyarakat,” tutur Arya.
Koordinasi antarlembaga juga terlihat dalam pengelolaan kegiatan unjuk rasa. Dari 69 rencana demonstrasi yang tercatat, sebanyak 25 aksi terealisasi dengan kondisi aman dan tertib. Mayoritas aksi tersebut membawa isu yang bersifat lokal.
Sementara pada aksi serentak nasional yang berlangsung 27 Agustus 2026, seluruh rangkaian demonstrasi di Kota Makassar berhasil dikendalikan dan dibubarkan secara tertib sekitar pukul 18.00 WITA.
Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan koordinasi aparat bersama pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan.
Ke depan, sinergi antara Forkopimda, pemerintah kecamatan, tokoh agama, akademisi, organisasi kepemudaan, serta ormas diharapkan terus diperkuat agar Makassar tetap menjadi kota yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat. (*)
