SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi mendorong adanya kebijakan khusus bagi pengemudi ojek online (ojol) yang terdampak antrean dan pembatasan pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Appi mengusulkan agar pengemudi ojol mendapat relaksasi atau pengecualian apabila kebijakan ganjil-genap kendaraan roda dua diterapkan sebagai bagian dari pengendalian penyaluran BBM bersubsidi.
Usulan tersebut disampaikan Appi saat menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BBM Bersubsidi pada SPBU se-Sulawesi Selatan di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (14/09/2026).
Dalam rapat itu, Appi menilai pengemudi ojol memiliki karakteristik mobilitas yang berbeda dengan pengguna kendaraan pribadi. Sepeda motor menjadi sarana utama mereka untuk mencari nafkah, dengan aktivitas yang berlangsung hampir setiap hari dan membutuhkan mobilitas tinggi.
Karena itu, ia meminta agar kebijakan pengendalian BBM mempertimbangkan kondisi para pengemudi ojol yang menggantungkan pendapatan dari aktivitas di jalan.
“Teman-teman ojol ini kan mobilitas tinggi memenuhi kebutuhan, kalau bisa dilonggarkan kebijakan khusus di SPBU, direlaksasi terhadap ganjil-genap ini karena mereka beroperasi setiap hari,” ujar Appi.
Menurutnya, penerapan ganjil-genap tanpa pengecualian berpotensi membatasi ruang gerak pengemudi ojol dalam mencari penumpang maupun menjalankan layanan pengantaran.
Kondisi tersebut dinilai dapat semakin menekan pendapatan mereka, terlebih setelah sebelumnya terdampak antrean panjang BBM di sejumlah SPBU.
“Sekarang ini baru kita lihat, setelah dia berkurang, mungkin saudara-saudara kita, teman-teman ojol ini bisa dibuatkan kebijakan supaya diberikan kebebasan untuk tidak harus ganjil-genap,” jelasnya.
Minta Identitas Khusus bagi Ojol
Meski mendorong relaksasi, Appi menekankan bahwa kebijakan tersebut harus memiliki mekanisme pelaksanaan yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan baru.
Ia meminta koordinasi antara Pertamina, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pengelola SPBU, dan satuan tugas terkait untuk memastikan aturan khusus bagi ojol dapat diterapkan secara tegas.
“Artinya, perlu koordinasi pihak Pertamina, Pemprov dan pemilik SPBU serta satgas agar kebijakan khusus untuk ojol harus memiliki petunjuk pelaksanaan yang tegas sehingga tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan,” bebernya.
Appi juga mengusulkan penggunaan tanda atau identitas khusus bagi kendaraan ojol yang memperoleh pengecualian. Identitas tersebut diharapkan memudahkan petugas melakukan verifikasi di lapangan sekaligus mencegah fasilitas dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.
“Ini perlu dipastikan petunjuk pelaksanaannya supaya benar-benar kepada ojol itu tidak salah sasaran atau tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mau main-main lagi di dalam situ,” imbuh Munafri.
Pertamina Diminta Antisipasi Kekurangan Pasokan
Selain persoalan ojol dan ganjil-genap, Appi meminta Pertamina memastikan ketersediaan BBM bersubsidi di setiap SPBU sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat.
Ia menilai penambahan kuota tidak seharusnya baru dilakukan setelah terjadi kelangkaan atau antrean panjang. Menurutnya, Pertamina perlu memiliki perhitungan yang lebih akurat terhadap pola konsumsi masyarakat di masing-masing wilayah.
“Perlu antisipasi, selalu pada saat kurang, kuotanya ditambah. Artinya, kebutuhan masyarakat ini kan, saya pikir Pertamina sudah tahu berapa konsumsi, tingkat konsumsi, dan sebagainya yang harus disediakan,” saran Appi.
Ia berharap ketersediaan BBM dapat dipastikan sejak awal agar masyarakat tidak kembali menghadapi kekurangan pasokan.
“Ini sangat penting untuk kita pastikan, memastikan ini supaya tidak ada kekurangan kebutuhan yang diinginkan,” tuturnya.
Appi juga menyoroti pentingnya kesesuaian antara permintaan masyarakat terhadap jenis BBM tertentu dengan ketersediaan produk di lapangan.
Ia mencontohkan, tingginya kebutuhan Pertalite yang tidak diimbangi ketersediaan, sementara jenis BBM lain tersedia lebih banyak, dapat memicu antrean dan pergeseran permintaan.
“Nah, ini harus disesuaikan dengan kondisi yang ada sehingga memang ini harus benar-benar dipastikan memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Soroti Disparitas Harga BBM
Persoalan disparitas harga BBM turut menjadi perhatian Appi. Ia meminta Pertamina mengkaji kembali perbedaan harga yang dapat memengaruhi pola migrasi atau pergeseran pilihan masyarakat terhadap jenis BBM tertentu.
Menurutnya, pengaturan harga dan ketersediaan perlu mempertimbangkan kondisi riil masyarakat agar kebijakan yang diterapkan tidak justru menambah beban warga.
“Kita meminta kepada Pertamina untuk mengkaji lebih baik terkait disparitas supaya pola migrasi ini tidak memberatkan masyarakat,” katanya.
Appi berharap hasil monitoring dan evaluasi tersebut melahirkan kebijakan yang lebih adaptif, baik dalam pengaturan distribusi BBM, ketersediaan kuota, maupun mekanisme pengendalian kendaraan.
Ia menegaskan, kebijakan pengendalian BBM harus tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan penataan distribusi dan kebutuhan masyarakat, termasuk kelompok pekerja yang sangat bergantung pada mobilitas kendaraan seperti pengemudi ojol.
Rapat tersebut dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Ketua DPRD Sulsel Andi Rahmatika Dewi, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, sejumlah kepala daerah, serta unsur Forkopimda Provinsi Sulsel, termasuk jajaran Polda, Pangdam, dan Kejati. (*)
